Pemilihan Gubernur Sumsel

Bupati OKU Timur Terbitkan Larangan Camat, Kades dan Perangkatnya Ikut Kampanye. Ini Tujuannya

Larangan tersebut sesuai dengan UU pilkada nomor 10 tahun 2016, Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye

Bupati OKU Timur Terbitkan Larangan Camat, Kades dan Perangkatnya Ikut Kampanye. Ini Tujuannya
SRIPOKU.COM/EVAN HENDRA
Larangan pemerintah daerah kepada kepala desa, perangkat dan BPD untuk ikut serta dalam berkampanye paslonnya dan paslonwagub yang dikeluarkan oleh Bupati OKU Timur. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Evan Hendra

SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Bupati OKU Timur HM Kholid MD mengirimkan surat imbauan kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten OKU Timur untuk mensosialisasikan dan melarang kepala desa perangkat desa serta BPD agar tidak terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.

Demikian surat yang dikirimkan Bupati OKU Timur HM Kholid MD kepada seluruh camat mengenai larangan kepala desa dan perangkatnya mengikuti kampanye.

Larangan tersebut sesuai dengan UU pilkada nomor 10 tahun 2016, Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye dan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye, dimana yang dilarang ikut kampanye dari ASN, TNI-POLRI, Pejabat Bumn-Bumd, kades, perangkat desa, lurah dan perangkatnya.

"Ini dilakukan agar tahapan kampanye berjalan dengan lancar aman dan damai karena tidak adanya keberpihakan dari perangkat PNS maupun TNI Polri," kata HM Kholid MD.

Sementara Ketua Panwaslu OKU Timur Ahmad Ghufron didampingi Benny Tenagus mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan OKU Timur yang ikut berperan dalam mensosialisasikan larangan perangkat-perangkat untuk tidak terlibat kampanye dengan mengeluarkan surat edaran kepada kades dan perangkat desa se-kabupaten OKU Timur.

"Panwaslu bersama Panwascam dan PPL akan mengawasi setiap rangkaian kampanye yang dilaksanakan oleh setiap Paslon gubernur dan Wagub serta tim kampanye.

Kita juga mengimbau agar paslon maupun tim untuk mengindahkan larangan-larangan yang sudah diatur dalam UU dan peraturan tentang pilkada," kata Benny dikonfirmasi, Jumat (16/3/2018).

Penulis: Evan Hendra
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved