Pemilihan Bupati Muaraenim

Verifikasi Faktual 11 Partai Politik, KPUD Muaraenim Temukan Hal Ini

Verifikasi 11 Partai Politik, KPUD Muaraenim Temukan Hal Ini PUD Muaraenim melakukan verifikas

Verifikasi Faktual 11 Partai Politik, KPUD Muaraenim Temukan Hal Ini
SRIPO/ARDANI
Anggota KPU dan Panwaslu melakukan verifikasi faktual terhadap 11 parpol yang ada di Kabupaten Muaraenim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor Hanura Muaraenim, Rabu (31/1/2018). 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM---KPUD Muaraenim melakukan verifikasi faktual 11 Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Miaraenim.

Adapun parpolnya adalah PDIP, Golkar, PKS, Demorkat, PAN, Nasdem, Gerindra, Hanura, PPP, PBB, dan PKB.

"Ini adalah hari kedua kami melakukan verifikasi faktual Parpol," ujar Ketua KPUD Muaraenim Rohani didampingi Ketua Panwaslu Suprayitno berserta anggota di Kantor Partai Hanura Muaraenim, Rabu (31/1/2018).

Menurut Rohani, kegiatan verifikasi faktual Parpol ini dilakukan sesuai jadwal Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan dilaksanakan dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018.

Pada verifikasi faktual Partai Politik (Parpol) seluruh KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) wajib hadir kecuali benar-benar penting dan tidak bisa ditinggalkan.

Baca: KPU Lahat Minta Parpol Perhatikan Pengurus Perempuan

Baca: Datangi Desainer Kondang, Atalarik Syach Pesan Jas Untuk Apa?

Dikatakan Rohani, kemarin (Selasa,red), pihaknya sudah melakukan verfikasi faktual terhadap Parpol PBB, PDIP, Demokrat dan PKB. Hari ini, (Rabu, red), akan melakukan verifikasi faktual empat parpol yakni Hanura, PKS, PAN dan Golkar.

Sedangkan besok (Kamis,red), akan melakukan verifikasi tiga Parpol yaitu PPP, NasDem, dan Gerindra.

Untuk hasilnya, nanti akan dilakukan pleno setelah verifikasi faktual selesai semua dilakukan.

Masih dikatakan Rohani, untuk verifikasi faktual Parpol, sedikitnya lima persen dari jumlah keanggotaan yang diserahkan oleh Parpol untuk diverifikasi minimal harus tersebar di 50 persen kecamatan di Kabupaten Muaraenim.

Selain itu, setiap partai di tingkat Kabupaten/Kota dihimbau untuk memperhatikan 30 persen keterwakilan kepengurusan perempuan, tetapi tidak wajib dan apabila tidak ada perempuannya dalam kepengurusan tidak dikenakan saksi.

Lain halnya di kepengurusan Provinsi dan pusat wajib 30 persen dalam kepengurusannya keterwakilan kaum perempuan.

Dan Ini harus benar-benar dillaksanakan karena sebagai salah satu syarat untuk mengikuti peserta pemilu 2019.

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Odi Aria Saputra
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved