Pemprov Sumsel Rapat Masalah APBD dan APBN

PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan Rapat masalah APBD dan APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Sektoral) Triwulan II tahun Anggaran 2013 tentang koordinasi pembahasan pelaksanaan program/ kegiatan APBD dan APBN (DK/TP/UB dan sektoral) tahun anggaran 2013, Rabu (19/06), di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel.

Rapat digelar guna menindaklanjuti PP no 8 tahun 2008 dan PP no 39 tahun 2006 dan Permendagri 54 tahun 2010 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Rapat yang dilaksanakan oleh Bappeda Sumsel ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Sumsel Rina Robiati, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Prov Sumsel Eddy Hermanto, dan para peserta rapat yang terdiri dari Kepala SKPD se-Sumsel, perwakilan Bappeda kab/kota se-Sumsel, dan para kepala satker instansi vertikal di Provinsi Sumsel.

Dalam sambutannya, Eddy Hermanto mengatakan, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing sektor. Yang sering terjadi adalah kesalahan yang berulang-ulang.

"Apabila penyerapan ini tepat pada waktunya dan pencapaiannya tepat sesuai dengan sasaran dan persentasenya sesuai dengan yang diinginkan artinya perputaran uang yang ada di Sumsel ini cukup bagus. Jangan sampai pada akhir-akhir anggaran baru mulai mencairkan uang. Bahkan terkadang dipaksakan, akibatnya di 2014 terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita disoroti oleh masyarakat, disoroti oleh para LSM bahwa terjadi suatu keterlambatan-keterlambatan. Oleh karena itu hari ini kita melakukan rapat koordinasi pembahasan pelaksanaan program kegiatan pembangunan baik APBD maupun APBN tahun anggaran 2013," ujar Eddy.

Ditambahkan, APBD Sumsel sampai pada tanggal 12 Juni 2013, untuk belanja daerah terealisasi baru mencapai 34,5%. Artinya penyerapan baru 1,9 triliun dari PAGU yang ditetapkan sebesar 5,7 triliun.

"Ini sudah triwulan kedua dan pencapaian kita belum sampai 50 %. Dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sampai dengan tanggal 12 baru mencapai 45,64%  atau 1,547 triliun. Kemudian realisasi belanja langsung sampai tanggal 12 Juni baru mencapai 18,57% baru terserap 440 miliar. "Jadi ada 22 SKPD yang masih terlambat," tegas Eddy.

Ke-12 SKPD tersebut adalah, Dinas PU Cipta Karya baru mencapai 4,29 %, Badan Pemberdayaan Masyarakat baru mencapai 4,6%,  Dinas PU Pengairan baru 6,27%, Dinas Pendidikan 6,99%, Dinas Kesehatan 7,25%, RS Ernaldi Bahar 9,41%, Badan Perpustakaan Daerah 9,66%,  Dinas Perhubungan 9,82%,  Badan Pemberdayaan Perempuan 9,97%, Biro Penghubung 11,99%,  KORPRI 12,89%, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13,07%, Badan Lingkungan Hidup 13,07%, Ketahanan Pangan 14,64%, Dinas Kehutanan 15,62%, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat KPID 17,03%, BPKAD 17,43%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigari 17,65%, Dinas Kelautan dan Perikanan 18,12%, Dinas PU Bina Marga 18,48%, dan Sekretariat DPR 19,83%.

"Ini sangat memprihatinkan. Tolong dipacu lebih cepat lagi. Ini sudah masuk triwulan ke-3," tegas Eddy.

Berdasarkan rekapitulasi penyampaian laporan yang disampaikan oleh satker penerima APBD khususnya triwulan 1 tahun, anggaran 2013 baru mencapai khusus untuk dekonsentrasi mencapai 92,85%, itu lebih bagus. Kemudian tugas pembantuan 75%, tugas pembantuan kab/kota 35,18%, itu masih di bawah rencana, kemudian urusan bersama 22,22%.

"Inilah potret sampai hari ini. Kami harapkan kepada seluruh satker kab/kota dan instansi vertikal yang mengelola dana APBN serta APBD yang ada di Provinsi Sumsel diharapkan di akhir triwulan ke-2 ini masuk triwulan ke-3 diupayakan sudah di atas 50%. Karena nanti pada saat triwulan ke-4 dan triwulan ke-3 ini kita pasti disibukkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti hari raya dan sebagainya tentunya menyita waktu. Oleh karena itu, tolong triwulan ke-3 ini untuk lebih dipacu lagi penyerapan anggaran sehingga pada saat triwulan ke-4 sudah tidak terlalu susah lagi penyerapan sisa anggarannya. Sekali lagi kami harapkan di triwulan ke-3 akhir minimal sudah di atas 75%, sehingga memonitornya akan lebih mudah," tandas Eddy.

Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Sumsel Rina Robiati memaparkan realisasi penyerapan Anggaran Provinsi Sumsel 2013 sampai dengan 14 Juni 2013 di Kab/Kota. Seperti pembangunan infrastruktur dan data realisasi Satuan Tenaga Kerja (Satker) di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel.

"Saya tidak bisa menjewer kepada setiap kabupaten/kota, namun hal ini telah ditanggapi oleh Pemerintah Prov Sumsel. Mudah-mudahan ke depan pembangunan di Provinsi Sumsel akan lebih efektif, efisien, akuntable, dan tepat waktu," tegas Rina.

Teks foto: Suasana rapat masalah APBD dan APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Sektoral) Triwulan II tahun Anggaran 2013 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel, Rabu (19/6/2013).

Pengirim:
Irene Camelyn Sinaga
Foto: Anton