KTP

Index A-Z

70 Warga Muaraenim Terjaring Tim Yustisi tidak Bawa KTP

Sebanyak 70 warga terjaring oleh tim Yustisi Kabupaten Muaraenim, karena tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kamis, 13 April 2017
Tak Mau Dikurung, Warga Pilih Bayar Denda

Warga yang tak ber-KTP langsung menjalani sidang di tempat. Yang bersalah didenda Rp 50 ribu atau dikurung 3 hari.

Sabtu, 8 April 2017
NIK Bodong, Mungkinkah Ada? Simak Hasil Investigasi Sripo

MASIH sulitnya masyarakat mendapatkan E-KTP, ternyata membuka celah praktik jual beli NIK (Nomor Induk Kependudukan) bodong. Kedengarannya mustahil

Rabu, 5 April 2017
Kartin1, Kartu Multi Identitas. Kartu yang Bisa Jadi NPWP, KTP, hingga SIM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak resmi meluncurkan platform Kartin1 pada Jumat (31/3/2017) malam. Melalui platform ini, kartu identitas khusus bisa

Sabtu, 1 April 2017
KTP Bodong, NIK tidak Bisa Digunakan

Kalau seseorang itu telah memiliki KTP kemudian pindah alamat hendak membuat lagi KTP, maka tidak akan keluar KTP lagi. Kalau itu asli.

Jumat, 31 Maret 2017
Ini 6 Fakta Menarik Sidang E-KTP, dari Anggota DPR Menangis hingga Pengakuan Suap

"Saya diancam sama tiga orang penyidik. Diancam menggunakan kata-kata," ujar Miryam.

Jumat, 24 Maret 2017
Kapan e-KTP Selesai?

Kapan e-KTP selesai dan sampai sekarang belum ada kabar. Sementara Pol PP tiap hari razia KTP. Jika tidak punya KTP didenda Rp 50 ribu. Terima kasih S

Rabu, 22 Maret 2017
Jokowi: Habisnya Enam Triliun, Jadinya Hanya Sebuah KTP yang Tadinya Kertas Jadi Berplastik

"Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut," ujar Jokowi.

Sabtu, 11 Maret 2017
Marzuki Siap Bersaksi di Sidang Korupsi E-KTP Jika Diminta

Disebut menerima Rp 20 miliar dari proyek e-KTP, Marzuki mengaku terkejut dan tak menyangka namanya dicatut.

Sabtu, 11 Maret 2017
Jokowi: E-KTP "Bubrah" (Kacau) Gara-gara Anggaran Dikorupsi!

Kalau e-KTP jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali itu masalah. Misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankkan, perpajakan

Sabtu, 11 Maret 2017
Said Aqil: Kalau Benar (Korupsi e-KTP) Sampai 49%, Itu Maling, Garong

"(Korupsi e-KTP) Sangat memalukan, sangat mengecewakan," ucap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj seusai menghadiri peluncuran Universitas NU

Jumat, 10 Maret 2017
Disebut Terlibat Korupsi E-KTP, Marzuki Alie akan Lapor Polisi

"Saya pastikan tidak benar. Saya pastikan tidak menerima apa-apa," kata Marzuki melalui pesan singkat, Kamis (9/3/2017).

Kamis, 9 Maret 2017
Dalam Kasus Korupsi E-KTP, Marzuki Alie Disebut Terima Rp 20 Miliar

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependuduka

Kamis, 9 Maret 2017
Setya Novanto: Saya tidak Terima Uang Sepeser Pun

Bahwa yang disampaikan Saudara (Muhammad) Nazarudin tentang pertemuan saya dengan Anas Urbaningrum adalah tidak benar.

Kamis, 9 Maret 2017
Perpanjang dan Bikin SIM Baru, Bisa Tanpa E-KTP. Ini Syarat dan Biayanya

"Paling penting ada surat keterangan saja, setelah itu bisa diproses pembuatan SIM-nya," kata dia.

Kamis, 9 Maret 2017
Kasus Korupsi E-KTP: Novanto, Anas, Nazaruddin Disebut Sepakat Bagi-bagi Rp 2,5 Triliun

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, disepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran proyek e-KTP sekitar Rp 5,9 triliun.

Kamis, 9 Maret 2017
Ini Profil Peledak Bom Panci: Tukang Bubur dan Jejaknya Misterius

Sejak saat itu, Yayat tak lagi tinggal di Kampung Cukanggenteng termasuk keluarganya. Hal itu diketahuinya ketika akan mengirim surat ke Mabes Polri.

Senin, 27 Februari 2017
Wagub Sumsel Minta Data Kependudukan Dikoordinasikan dengan Tepat

Kita tidak menginginkan ada pemilih ganda dan juga ada yang belum mendapat KTP, jadi pada saat pilkada 2018 nanti tidak ada permasalahan yang timbul

Kamis, 16 Februari 2017
Pelayanan di Kantor Dukcapil Palembang

Kami ingin mengeluhkan pelayanan di Kantor Dukcapil Kota Palembang yang kami rasakan sangat tidak sesuai. Kalau tidak percaya, datang sendiri ke kanto

Senin, 13 Februari 2017
Prabowo Subianto Minta Beredarnya KTP Ganda di DKI Jakarta Diusut

Anies mengaku timnya mendapat laporan ada ratusan ribu identitas palsu dalam daftar pemilih tetap Pilkada DKI 2017.

Senin, 6 Februari 2017

⟪⟨5 6 7 8 9 10 ⟩

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

KTP

Sebanyak 70 warga terjaring oleh tim Yustisi Kabupaten Muaraenim, karena tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Warga yang tak ber-KTP langsung menjalani sidang di tempat. Yang bersalah didenda Rp 50 ribu atau dikurung 3 hari.

MASIH sulitnya masyarakat mendapatkan E-KTP, ternyata membuka celah praktik jual beli NIK (Nomor Induk Kependudukan) bodong. Kedengarannya mustahil

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak resmi meluncurkan platform Kartin1 pada Jumat (31/3/2017) malam. Melalui platform ini, kartu identitas khusus bisa

Kalau seseorang itu telah memiliki KTP kemudian pindah alamat hendak membuat lagi KTP, maka tidak akan keluar KTP lagi. Kalau itu asli.

"Saya diancam sama tiga orang penyidik. Diancam menggunakan kata-kata," ujar Miryam.

Kapan e-KTP selesai dan sampai sekarang belum ada kabar. Sementara Pol PP tiap hari razia KTP. Jika tidak punya KTP didenda Rp 50 ribu. Terima kasih S

"Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut," ujar Jokowi.

Disebut menerima Rp 20 miliar dari proyek e-KTP, Marzuki mengaku terkejut dan tak menyangka namanya dicatut.

Kalau e-KTP jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali itu masalah. Misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankkan, perpajakan

"(Korupsi e-KTP) Sangat memalukan, sangat mengecewakan," ucap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj seusai menghadiri peluncuran Universitas NU

"Saya pastikan tidak benar. Saya pastikan tidak menerima apa-apa," kata Marzuki melalui pesan singkat, Kamis (9/3/2017).

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependuduka

Bahwa yang disampaikan Saudara (Muhammad) Nazarudin tentang pertemuan saya dengan Anas Urbaningrum adalah tidak benar.

"Paling penting ada surat keterangan saja, setelah itu bisa diproses pembuatan SIM-nya," kata dia.

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, disepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran proyek e-KTP sekitar Rp 5,9 triliun.

Sejak saat itu, Yayat tak lagi tinggal di Kampung Cukanggenteng termasuk keluarganya. Hal itu diketahuinya ketika akan mengirim surat ke Mabes Polri.

Kita tidak menginginkan ada pemilih ganda dan juga ada yang belum mendapat KTP, jadi pada saat pilkada 2018 nanti tidak ada permasalahan yang timbul

Kami ingin mengeluhkan pelayanan di Kantor Dukcapil Kota Palembang yang kami rasakan sangat tidak sesuai. Kalau tidak percaya, datang sendiri ke kanto

Anies mengaku timnya mendapat laporan ada ratusan ribu identitas palsu dalam daftar pemilih tetap Pilkada DKI 2017.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved