Ganti Rugi Tak Sepakat, 13 Kapling Lahan Exit Tol Kapal-Betung di Pangkalan Balai Belum Bebas

Ringkasan Berita:

• Proses pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional Jalan Tol Kapal-Betung di wilayah Kabupaten Banyuasin masih membentur kendala. 
• Saat ini, tercatat masih ada 13 kapling lahan yang belum terbebaskan akibat belum adanya kesepakatan harga ganti rugi antara pemilik tanah dan pihak pengembang.
• Belasan kapling lahan yang belum klir tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalur keluar-masuk (exit tol) di Kota Pangkalan Balai, Ibu Kota Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

SRIPOKU.COM, BANYUASIN — Proses pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung (Kapal-Betung) di wilayah Kabupaten Banyuasin masih membentur kendala. 

Saat ini, tercatat masih ada 13 kapling lahan yang belum terbebaskan akibat belum adanya kesepakatan harga ganti rugi antara pemilik tanah dan pihak pengembang.

Belasan kapling lahan yang belum klir tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalur keluar-masuk (exit tol) di Kota Pangkalan Balai, Ibu Kota Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Ir. H. Erwin Ibrahim, membenarkan adanya kendala tersebut. 
Menurutnya, ketidaksepakatan muncul karena nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) jauh di bawah nominal yang dituntut oleh warga.

"Ada 13 kapling lahan yang memang belum selesai pembebasannya, karena pemilik lahan tidak menerima ganti rugi yang telah ditentukan. Dari hasil rapat, KJPP mengungkapkan sudah menghitung lahan tersebut dan harganya memang berbeda-beda," kata Erwin, Minggu (14/6/2026) kepada Sripoku.com

Lanjut Erwin, hasil dari KJPP yang telah melakukan survei dan kajian tanah untuk  dibebaskan mulai dari Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Betung, diungkapkan dari tim pembebasan lahan tol Kapal Betung tidak ada yang harganya sampai Rp 1 juta per meter. 

Dari hasil KJPP yang ditunjuk pihak HK, bila tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan tol Kapal Betung dan juga exit tol Kota Pangkalan Balai menunjukan harga Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per meter. Namun, banyak dari pemilik lahan yang meminta agar tanah mereka dibebaskan dengan harga Rp 1 juta per meternya.

"Kami sudah berupaya menyampaikan pihak KJPP, HK dan kementerian terkait kajian harga yang telah ditetapkan untuk pembebasan lahan masyarakat. Tetapi, dari KJPP, HK dan Kementerian, sudah ada kajian sendiri. Kami dari Pemkab Banyuasin hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat, tetapi dari pihak-pihak ini punya kajian sendiri," jelasnya. 

Nantinya, dari KJPP, HK dan kementerian tinggal menindaklanjuti apa yang telah menjadi masukan Pemkab Banyuasin apakah akan diterima atau ditolak.

Namun, dari Pemkab Banyuasin tetap meminta kepada pihak-pihak terkait dengan harga yang sama.

Di sisi lain, Pemkab Banyuasin juga terus mendukung penyelesaian cepat untuk tol Kapal Betung di Banyuasin.

"Untuk exit tol di Kota Pangkalan Balai, tujuannya untuk menghidupkan Kota Pangkalan Balai dan meningkatkan perekonomian. Tetapi, pemkab juga tidak bisa mengabaikan apa yang disampaikan masyarakat kepada Pemkab Banyuasin. Makanya itu kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, untuk diterima atau tidak itu kewenangan mereka," pungkasnya.