Muba Mencari Sumber PAD Baru untuk Tampal DBH yang Turun

Ringkasan Berita:

• Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mencari cara baru memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
• Komisi II menekan pemerintah daerah agar segera mengeksekusi langkah konkret yang mampu meningkatkan kemandirian fiskal.
• Muba memiliki sumber ekonomi besar yang belum termanfaatkan maksimal, terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, migas, hingga berbagai retribusi daerah yang selama ini masih bocor.

SRIPOKU.COM, SEKAYU--Menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang memaksa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mencari cara baru memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Muba, Kamis (27/11/2025), Komisi II menekan pemerintah daerah agar segera mengeksekusi langkah konkret yang mampu meningkatkan kemandirian fiskal.

Ketua Komisi II DPRD Muba Jon Kenedi, menilai Muba memiliki sumber ekonomi besar yang belum termanfaatkan maksimal, terutama pada sektor perkebunan, pertambangan, migas, hingga berbagai retribusi daerah yang selama ini masih bocor.

"Banyak sektor yang belum termanfaatkan secara maksimal, oleh karena itu kita meminta Pemkab Muba membuat tim yang mencari formula agar PAD dalam sektor yang belum termanfaatkan menjadi lebih maksimal,"ungkap Jon.

Baca juga: Percepat Distribusi MBG, Gedung SPPG Polres Muba Mulai Dibangun

Selain itu, DPRD Muba meminta Pemkab Muba membentuk Satuan Tugas Peningkatan PAD dan Tim Pencari Fakta sengketa lahan.

Kedua tim itu dinilai akan mempercepat penyelesaian persoalan yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah.

"Kalau memungkinkan, Desember ini sudah diluncurkan, dan mulai Januari 2026 sudah langsung bekerja,"jelasnya.

Pj Sekda Muba Syafarudin mengakui DBH yang menurun memberi dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Ia menekankan bahwa memperbesar PAD adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi.

"Potensi kita besar. Ada retribusi angkut sawit, alur sungai, dan sektor lain yang perlu pembenahan regulasi agar memberi kontribusi nyata,"ujarnya.

Setelah RDP ini pihaknya akan melakukan rapat lanjutkan terkait peningkatan PAD untuk tahun depan.

"Kalau PAD besar kita tidak berpangku lagi kepada DBH. Ini akan dilakukan rapat lanjutan dalam peningkatan PAD,"ungkapnya.

Plt Kepala BP2RD Muba M Hatta memaparkan, dari total pendapatan daerah 2025 sebesar Rp4,29 triliun, kontribusi PAD baru Rp587,37 miliar atau 13,69 persen. Sisanya masih ditopang transfer pusat dan provinsi.

"Dengan berbagai usulan tersebut, DPRD dan Pemkab sepakat melangkah lebih cepat dalam penguatan PAD. Tujuannya jelas agar pembangunan daerah tetap berjalan meski transfer pusat menurun,"ungkapnya