Kunci Jawaban

Soal Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP Bab 3 Peraturan di Negaraku Mengacu Kurikulum Deep Learning

Ini soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP Materi Bab 3 Peraturan di Negaraku, soal berdasarkan Deep Learning.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Siti Umnah | Editor: Siti Umnah
Freepik.com
ILUSTRASI KUNCI JAWABAN : Ini latihan soal dan kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP Materi 3 Peraturan di Negaraku berdasarkan Deep Learning.(Freepik.com) 

SRIPOKU.COM - Berikut ini disajikan kumpulan soal penilaian harian Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka.

Selain soal penilaian harian materi Bab 3 Peraturan di Negaraku, latihan soal pada artikel ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dipelajari siswa.

Materi soal pada artikel ini merujuk pada modul ajar Deep Learning yang mulai diterapkan di satuan pendidikan di Indonesia.

Untuk simak soal yang dilengkapi kunci jawaban Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP materi Bab 3 Peraturan di Negaraku.

Baca juga: Latihan Soal IPS Kelas 7 SMP Tema IV Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Deep Learning

Baca juga: Soal Ekonomi Kelas 12 SMA Materi Bab 2 Ekonomi Internasional, Lengkap Kunci Jawaban + Pembahasan

1. Apa fungsi utama dari adanya peraturan dalam kehidupan manusia?

A. Meningkatkan pendapatan negara dan kemakmuran pribadi.

B. Menciptakan ketertiban, keamanan, kedisiplinan dan keadilan.

C. Mempercepat proses pembangunan infrastruktur nasional.

D. Mendukung tradisi dan budaya lokal di setiap daerah.

Jawaban : B. Menciptakan ketertiban, keamanan, kedisiplinan dan keadilan.

2. Salah satu sumber aturan di rumah yang dibuat secara turun-temurun dari kakek-nenek dan diterapkan oleh orang tua adalah ...

A. Jadwal piket mingguan di dalam rumah

B. Keputusan untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur

C. Aturan tentang jam malam saat keluar rumah

D. Menjaga sopan santun dan kejujuran

Jawaban : D. Menjaga sopan santun dan kejujuran

3. Di antara pihak-pihak berikut, manakah yang tidak termasuk pembuat aturan atau tata tertib di sekolah?

A. Kepala sekolah

B. Wali murid

C. Guru dan staf sekolah

D. Peserta didik (melalui OSIS/perwakilan)

Jawaban : B. Wali murid

4. Tujuan utama ditetapkannya tata tertib di sekolah bagi peserta didik adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter seperti berikut, kecuali ...

A. Bermutu dan bertanggung jawab

B. Disiplin dan berkarakter positif

C. Bersifat individualis

D. Dapat dijadikan teladan

Jawaban : C. Bersifat individualis

5. Gotong royong yang disebut batobo di Riau atau sambatan di Yogyakarta merupakan contoh aturan tidak tertulis yang dibuat pada tingkatan ...

A. Tingkat Kecematan atau Kabupaten/Kota

B. Tingkat Provinsi

C.Tingkat RT/RW atau Desa/Kelurahan

D. Tingkat Negara (melalui Undang-Undang)

Jawaban : C.Tingkat RT/RW atau Desa/Kelurahan

6. Aturan jam wajib belajar masyarakat atau aturan pelayanan kependudukan di hari Sabtu, diatur pada tingkatan ...

A. Tingkat RT/RW

B. Tingkat Desa/Kelurahan

C. Tingkat Kecamatan

D. Tingkat Provinsi

Jawaban : C. Tingkat Kecamatan

7. Landasan konstitusional yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam ...

A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat

B. UUD NRI Tahun 1945 Padal 1 ayat 3

C. Ketetapan MPR tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Jawaban : B. UUD NRI Tahun 1945 Padal 1 ayat 3

8. Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 (dan perubahannya), posisi Ketetapan MPR (Tap MPR) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berada di bawah ...

A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

B. Undang-Undang (UU)

C. Peraturan Presiden (Perpres)

D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jawaban : D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

9. Peraturan yang kedudukannya paling rendah dalam piramida tata urutab peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ...

A. Peraturan Daerah Provinsi 

B. Peraturan Pemerintah (PP)

C. Peraturan Presiden (Perpres)

D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jawaban : D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

10. Asas yang mewajibkan peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang disebut asas ...

A. Kejelasan tujuan

B. Kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan

C. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

D. Dapat dilaksanakan

Jawaban : C. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

 


Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Deep Learning dan Kurikulum Merdeka dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved