DEMO Emak-emak Peduli MBG Pasca Banyak Siswa Keracunan, Sampaikan 5 Tuntutan Ini 'Evaluasi Total'

Aksi dengan tema “Negara Harus Serius: Makan Bergizi Gratis Harus Efektif, Tepat Sasaran, dan Berpihak pada Rakyat Kecil” tersebut awalnya direncanakan digelar di depan Istana Negara. Namun, aparat kepolisian mengalihkan lokasi aksi ke kawasan Monas.

Ahli Gizi Unhas: Program MBG Melenceng!

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melenceng dari tujuan awal.

Guru Besar Gizi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Aminuddin Syam, menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka itu berubah dari upaya meningkatkan gizi siswa menjadi proyek yang sarat masalah.

“Awalnya untuk meningkatkan gizi siswa, kini berubah menjadi proyek. Banyak yang berburu margin, sementara masyarakat yang jadi korban. Dari makanan bergizi gratis berubah menjadi makanan beracun gratis,” tegasnya, Selasa (30/9/2025).

Polemik MBG kembali mencuat setelah warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menemukan belatung dalam tempe salah satu menu makan di Kecamatan Kajang.

Kasus ini menambah daftar panjang masalah sejak program diluncurkan hampir 10 bulan lalu.

Sebelumnya, 12 siswa SD di Takalar mengalami keracunan pada Februari 2025 setelah mengonsumsi menu MBG.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat hingga September 2025 sudah ada 6.452 kasus keracunan terkait program ini.

Adapun data resmi pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPOM hanya mencatat 5 ribu kasus.

Selain makanan basi, laporan lain menyebut dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) banyak yang tidak memenuhi standar. 

Bahkan, dugaan mark-up anggaran juga menyeruak.

Prof Aminuddin menekankan, pengelolaan pangan anak sekolah sangat sensitif karena rawan kontaminasi. 

Menurutnya, penerapan standar Good Manufacturing Practice (GMP) mutlak dilakukan agar bahan, proses, hingga distribusi makanan terjamin higienis.

Ia juga menyoroti fasilitas dapur MBG yang kerap tidak layak, serta ketiadaan tenaga ahli gizi di tubuh BGN.