KPK Ungkap Alasan Belum Ada Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji: Ada Juru Simpan Misterius

SRIPOKU.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa proses penyidikan masih berjalan murni berdasarkan prosedur hukum dan pendalaman alat bukti.

"Kami pastikan bahwa proses penyidikan perkara terkait dengan kuota haji ini masih terus berproses di KPK," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Hal ini merespons informasi yang beredar pada akhir pekan lalu, yang menyebut adanya tekanan dari Istana agar KPK menunda pengumuman tersangka dalam skandal yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun ini.

Budi menjelaskan, lamanya proses penetapan tersangka bukan disebabkan oleh tekanan eksternal, melainkan karena kompleksitas perkara yang sedang ditangani. 

KPK, menurutnya, masih terus memanggil dan memeriksa berbagai saksi untuk membuat konstruksi perkara menjadi terang benderang.

"KPK masih terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi ataupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," ujarnya.

Pihak-pihak yang telah diperiksa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari internal Kementerian Agama (Kemenag), asosiasi travel haji, hingga biro perjalanan swasta. 

Pemeriksaan difokuskan pada seluruh proses, dari hulu hingga hilir, termasuk mekanisme pengambilan kebijakan pembagian kuota tambahan hingga teknis pelaksanaannya di lapangan.

Alasan di Balik Lambatnya Penetapan Tersangka

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap alasan utama mengapa penyidik membutuhkan waktu lebih lama. 

Pertama, kasus ini melibatkan skala yang sangat besar, dengan dugaan keterlibatan hampir 400 biro perjalanan haji.

"Itu kan hampir 400 travel yang membuat ini [penanganan kasus] juga agak lama. Orang menjadi tidak sabaran, kenapa enggak cepat diumumkan [tersangka]," kata Asep pada Jumat (19/9/2025).

Kedua, dan yang paling krusial, KPK saat ini sedang memburu sosok "juru simpan" atau pengepul utama aliran dana haram dari praktik korupsi ini. 

Lembaga antirasuah tidak ingin gegabah menetapkan tersangka sebelum berhasil mengidentifikasi dan melacak aliran uang ke pengendali utama.

"Kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa, karena kami yakin bahwa benar ada juru simpannya. Artinya, [uang] berkumpul di situ," jelas Asep.

Untuk melacak sosok misterius yang disebut "Mr. Y" ini, KPK telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Modus 'Uang Percepatan' Terungkap

Penyidikan KPK juga telah membongkar salah satu modus dalam skandal ini, yakni permintaan "uang percepatan" oleh oknum di Kemenag. 

Terungkap bahwa seorang oknum meminta dana sebesar 2.400 dolar AS (sekitar Rp37 juta) per jemaah untuk memuluskan keberangkatan haji khusus.

Fakta ini terkuak dari pemeriksaan pemilik biro perjalanan PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, yang mengaku dimintai dana tersebut agar ratusan jemaahnya bisa berangkat menggunakan kuota haji khusus resmi pemerintah.

Kasus korupsi ini berawal dari dugaan penyelewengan pembagian 20.000 kuota haji tambahan. 

Alokasi yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, diubah secara sepihak menjadi 50:50 melalui Surat Keputusan Menteri Agama. 

Kebijakan inilah yang diduga menjadi pintu masuk praktik rasuah, di mana kuota haji khusus yang bernilai tinggi diperjualbelikan.

Meski membantah adanya intervensi, KPK memberi sinyal akan segera mengumumkan para tersangka dalam waktu dekat setelah seluruh bukti dirasa cukup.