5 Tahun Tinggal di Kemang Jaksel, Bule Asal Jerman Ini Merasa Ada Dua Indonesia Hingga Singgung 17+8

SRIPOKU.COM -- Sudah 5 tahun tinggal di Kemang, Jakarta Selatan, wanita bule asal Jerman bernama Jane yang mengaku sangat mencintai keindahan alam Indonesia.

Jane mengaku cukup heran karena di Kemang,banyak sekali rumah megah milik pejabat polisi dan pejabat pemerintahan.

Menurut Jane tidak seperti yang terjadi di negaranya, dimana pejabat tidak akan tinggal bak Raja seperti yang ia lihat di Indonesia.

Apalagi, kata Jane yang kerap bepergian ke seluruh wilayah Indonesia, dirinya melihat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup sederhana bahkan kekurangan.

Hal itu diungkapkan Jane dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @janejalanjalan, Senin (7/9/2025).

"Hai, Aku tinggal di Kemang Jakarta Selatan, dan di sini ada banyak sekali rumah megah dari pejabat polisi dan pejabat pemerintahan. Dan 5 tahun aku tinggal di sini setiap pagi, melewati rumah Ferdy Sambo, aku lihat mobil mobil besar dan karya-karya seni dari pejabat yang lain," ujar Jane.

"Dan ini sudah menjadi hal yang biasa aja. Tapi sebenarnya ini bukan hal biasa dan kalau di negara aku, pasti pejabat tidak tinggal seperti raja," kata Jane.

Karenanya Jane memaklumi jika kini banyak rakyat Indonesia yang marah karena pejabatnya hidup mewah sementara banyak masyarakat yang susah.

"Jadi kalian boleh marah, aku juga marah, walaupun aku bukan orang Indonesia dan apalagi kehidupan kalian jauh lebih susah daripada kehidupan aku, karena ini hal yang sangat tidak adil," kata Jane.

Dalam postingan sebelumnya, Jane menggunggah perasaannya tentang Indonesia dengan kalimat dalam gambar.

"5 Tahun terakhir tinggal di Indonesia sebagai WNA, aku ngerasa kaya hidup di dua Indonesia," ujar Jane.

Indonesia yang satu kata dia dunianya budak korpotat, orang-orang penting di Jakarta.

"Dunia mewah yang aku kenal lewat kerjaan selama tinggal di Jakarta," kata Jane.

Sementara Indonesia yang kedua katanya jauh sekali dengan kehidupan yang pertama.

"Yaitu perkampungan, hutan, angkot, ferry, tempat aku jalan-jalan dan belajar tentang cerita-cerita orang pinggiran," katanya.

Jane memaparkan di satu sisi ada yang bisa belanja tas mewah satu tahun UMR lebih. "Kalau naik gojek atau grab suka dianggap malu-maluin," katanya.

"Polisi tinggal di mansion megah di Jaksel, padahal gaji resmi mereka tak seberapa. Aku pernah diajak makan malam sama salah satu pejabat. Terus kata dia 'Indonesia gak punya masalah rasisme' aku cuma bisa diem. "how can you be so out of toeuch?'" kata Jane.

Sedangkan di sisi lain tambah Jane, anak-anak susah jalan kaki ke sekolah tanpa sepatu, keluarga yang cuma bisa makan nasi pakai sambal, belum lagi mereka harus bayar pungutan liar, dan taha mereka sekarang dirampas begitu saja.

Jane juga menyinggung tewasnya driver gojek Affan Kurniawan yang meninggal terlindas rantis Brimob saat demo ricuh di Jakarta memprotes tunjangan DPR.

"Kalau kamu bagian dari kaum yang punya privilege kayak aku juga, coba pikir, kita pakai suara dan privilege buat apa? How can we be less out of touch and be part of the solution, no part of the problem?" katanya.

Jane lalu mempersilakan mereka yang mau membantu lewat donasi.

Dalam unggahan pertama di akun Instagramnya, Jane mengaku wanita asal Jerman yang jatuh cinta dengan keindahan Indonesia.

Kini, ia ikut mengkritik ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia dan sangat berbeda dengan yang terjadi di negaranya.

"Kenalin! Aku orang Jerman yang jatuh cinta sama keindahan Indonesia. Namaku Jane, tapi aku udah dikasih banyak nama Indonesia…Nama Sumbaku Rambu, nama Jawaku Siti, nama Roteku Boi. Dan di akun ini aku mau bagi-bagi petualanganku lebih jauh di seluruh Indonesia. Aku masih belajar Bahasa Indonesia, jadi maaf ya kalo ada yang salah!," kata Jane.

Pemerintah Respon Tuntutan

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (9/9/2025) siang.

Demo bertajuk #RakyatTagihJanji tersebut diikuti sekitar ratusan mahasiswa lintas fakultas se-UI. 

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru menjelaskan, demo yang digelar sebagai tindak lanjut tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat beberapa waktu lalu. 

“Oleh karena itu, kami ingin datang, kami ingin menagih janji untuk penuntasan seluruh-seluruh dari semua tuntutan yaitu 17+8 yang sudah disuarakan oleh masyarakat,” kata Diallo.

BEM UI datang ke DPR RI dengan mempersiapkan kajian matang terkait tuntutan tersebut. 

Diallo menjelaskan, pihaknya telah membedah berbagai tuntutan 17+8, baik yang sudah dipenuhi atau belum.

“Jadi jika ada anggota dewan atau siapapun dari pemangku kepentingan negara yang ingin bertemu kami, kami sudah siap untuk menjelaskan di mana kekecewaan kami dan di mana tuntutan kami ingin dituntaskan,” tegasnya. 

Salah satu tuntutan yang belum dipenuhi, yakni pembentukan tim investigasi atas kematian Affan Kurniawan yang terlindas mobil rantis Brimob. 

Dari semua tuntutan yang diajukan ke pemerintah, hanya 3 atau 4 saja yang sudah dipenuhi. 

“Kita akan terus berjuang bersama orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, rakyat Indonesia yang ditindas,” pungkasnya.

Sementara Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat yang dilayangkan koalisi masyarakat sipil ke DPR RI, Kamis (4/9/2025) lalu.

Menurut Juri, 17+8 Tuntutan Rakyat sudah diterima oleh semua menteri di Kabinet Merah Putih.

"Semua ditindaklanjuti," kata Juri saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/9/2025).

Juri juga memastikan dirinya yang menerima 17+8 Tuntutan Rakyat bersama para menteri.

"Sudah, kan sudah diterima. Saya yang terima sama menteri," ucap Juri.

Meski begitu, Juri tidak merinci kapan tindak lanjut tersebut dilakukan.

Ia hanya mengatakan bahwa penjelasan sudah disampaikan oleh menteri terkait.

"Jangan tanya kapan. Sudah, sudah cukup. Kemarin kan sudah dijelasin sama menteri," ujarnya.

Sebagai informasi, Dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat diserahkan oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang diisi sejumlah aktivis dan influencer, yakni Abigail Limuria, Andhyta F. Utami (Afutami), Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang menerima 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut.

Sebanyak 17 poin tuntutan dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto belum secara langsung menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, tetapi sejumlah pejabatnya sudah merespons soal tuntutan tersebut.

Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, yang menerima aspirasi yang dibawa oleh perwakilan mahasiswa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.

DPR TANGGAPI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 rakyat dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi.

Pernyataan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025).

Dasco menyampaikan, rapat konsultasi digelar pada Kamis (4/9/2025) dan menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen.

“Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin,” ujar Dasco, Jumat (5/9/2025).

"Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal," ujar Dasco.

Enam poin keputusan DPR tersebut adalah:

1.  DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.

4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.

6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Adapun, berikut rincian tuntutan yang berjudul "17+8 Tuntutan Rakyat:

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.

7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. \

10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Deadline 31 Agustus 2026

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan