Temui Mahasiswa, DPR RI Tak Bisa Beri Janji Soal RUU Perampasan Aset, Begini Penjelasan Pimpinan DPR

SRIPOKU.COM -- Sejumlah tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa sepekan yang berlangsung di depan Gedung DPR RI. 

Salah satu tuntutan serempak yang diungkapkan para perwakilan mahasiswa ialah soal segera disahkannya RUU Perampasan Aset. 

Setelah pertemuan mahasiswa dan DPR RI itu berlangsung di Gedung DPR RI pada Rabu (3/9/2025). 

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, bahwa tidak bisa berjanji segera mengesahkan RUU Perampasan Aset di hadapan mahasiswa.

Baca juga: Terungkap, Ini Alasan Pimpinan DPR RI Baru Temui Perwakilan Mahasiswa Setelah Demo Besar

Tetapi, Mustopa berjanji bahwa DPR RI tentunya memang berkomitmen membahas RUU Perampasan Aset. 

Namun Politisi NasDem itu menyebut bahwa sejumlah rancangan undang-undang (RUU) lain yang tengah dibahas DPR RI berkaitan dengan RUU Perampasan Aset. 

Sehingga agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain, DPR RI berdalih mau membahas terlebih dahulu RUU lainnya baru kemudian membahas RUU Perampasan Aset. 

Adapun kata Mustopa, saat ini pemerintah tengah membahas RUU KUHAP (Hukum Acara Pidana) terlebih dahulu baru disusul membahas RUU Perampasan Aset.

Dia berdalih hal ini agar RUU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan RUU KUHAP nantinya.

Mustopa pun berjanji akan segera menyelesaikan RUU KUHAP.

“Kita ada yang namanya UU Tipikor, kita ada yang namanya TPPU dan sedang kita bahas terkait UU KUHAP dan Aset, kalau selesai ini KUHAP karena ini saling terkait supaya tidak tumpang tindih,”

“Maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHAP,” tuturnya. 

Mustopa berjanji akan secepatnya mengejar RUU KUHAP agar segera disahkan DPR RI. 

Namun dia tidak memberikan tenggat waktu dalam pengerjaan RUU KUHAP.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto meminta tolong rakyat untuk mendorong RUU Perampasan Aset agar segera dibahas DPR RI. 

Pesan itu disampaikan Prabowo Subianto kepada para pimpinan serikat buruh dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (1/9/2025). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa Prabowo Subianto juga ingin RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI. 

Namun kata Said Iqbal, proses legislasi tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh eksekutif.

Sehingga Prabowo memohon bantuan kepada rakyat agar RUU Perampasan Aset segera disahkan DPR RI.

Namun demikian Prabowo tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan tersebut.

“Bantu saya, karena saya gak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik,” kata Prabowo seperti dikutip Said Iqbal dimuat Tribunnews.com Selasa (2/9/2025).

Diketahui RUU Perampasan Aset telah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun belum menunjukkan kemajuan signifikan. 

Para buruh menilai komitmen Prabowo untuk mempercepat pembahasan sebagai sinyal positif dalam agenda pemberantasan korupsi.

Hal ini agar ada efek jera bagi para koruptor yang bahkan diketahui baru-baru ini merugikan para buruh lewat korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

“RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jerah dan dimiskinkan,” ujar Said Iqbal.