Redakan Amukan Massa, Prabowo Keluarkan Pernyataan Bahwa Pimpinan DPR Akan Cabut Beberapa Kebijakan
Menghadapi amukan massa karena ulah para anggota DPR RI, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sikap.
"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dpr dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.
Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.
Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto pagi tadi memanggil sejumlah menterinya dan menggelar sidang kabinet mendadak di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Sejumlah menteri dan pimpinan partai politik terlihat hadir memenuhi undangan Presiden.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membenarkan adanya pertemuan dengan Presiden pada hari libur tersebut.
“Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin di Istana.
Sidang kabinet yang digelar di luar hari kerja ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah membahas situasi politik terkini belakangan ini, termasuk kericuhan dalam aksi demonstrasi ricuh di sejumlah daerah Indonesia.
Namun, Cak Imin tidak menjawab pasti agenda rapat tersebut. “Nggak tahu ini kita tunggu saja,” jelasnya.
Ia juga menyoroti soal tunjangan DPR yang dinilai publik harus ditinjau ulang.
“Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” ucapnya.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk meredam kritik masyarakat.
Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan dari DPR
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem (Nasional Demokrat) Surya Paloh resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem.
Pendukung Wacana Presiden 3 Periode, Sosok Muhammad Qodari Pria Asal Palembang yang Jadi Kepala KSP |
![]() |
---|
INSIDEN Angga Raka Diamankan Paspampres Buat Prabowo Ngakak, Kini Kepala Badan Komunikasi Pemerintah |
![]() |
---|
PR Polisi Masih Dua, Satu Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Pasca Demo DPR RI Kini Ditemukan |
![]() |
---|
SOSOK Rizky Irmansyah, Ajudan Prabowo yang Turun Tangan Kembalikan Jabatan Kepsek SMPN 1 Prabumulih |
![]() |
---|
DAFTAR 11 Pejabat Baru Dilantik Presiden Prabowo Sore Ini, Menpora Erick Thohir hingga Wamenaker |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.