Redakan Amukan Massa, Prabowo Keluarkan Pernyataan Bahwa Pimpinan DPR Akan Cabut Beberapa Kebijakan

Menghadapi amukan massa karena ulah para anggota DPR RI, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan sikap.

Editor: adi kurniawan
Tribunnews
TUNJANGAN DPR RI - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan terkait perkembangan terbaru di Istana Kepresidenan pasca demo massa ditemani Megawati hingga Surya Paloh, Minggu (31/8/2025). Prabowo menyampaikan keterangan terkait pertemuan yang dilakukan dengan sejumlah Ketum Parpol, termasuk soal tunjangan DPR. 

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dpr dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.

Dalam KBBI, moratorium adalah penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; 2 penundaan; penangguhan.

Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto pagi tadi memanggil sejumlah menterinya dan menggelar sidang kabinet mendadak di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

Sejumlah menteri dan pimpinan partai politik terlihat hadir memenuhi undangan Presiden.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membenarkan adanya pertemuan dengan Presiden pada hari libur tersebut. 

“Pokoknya akan ada pertemuan dengan presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin di Istana.

Sidang kabinet yang digelar di luar hari kerja ini memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah membahas situasi politik terkini belakangan ini, termasuk kericuhan dalam aksi demonstrasi ricuh di sejumlah daerah Indonesia.

Namun, Cak Imin tidak menjawab pasti agenda rapat tersebut. “Nggak tahu ini kita tunggu saja,” jelasnya.

Ia juga menyoroti soal tunjangan DPR yang dinilai publik harus ditinjau ulang. 

“Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” ucapnya.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk meredam kritik masyarakat. 

Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan dari DPR

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem (Nasional Demokrat) Surya Paloh resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved