Gelar Aksi di HUT Sumsel ke-80, Puluhan Mahasiswa Bakar Keranda di Depan Gedung DPRD Sumsel

Ringkasan Berita:

• Aksi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) ke-80
• Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa replika keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan sosial dan ekonomi di Sumsel. 
• Mahasiswa menilai, di usia yang ke-80 tahun, kondisi kesejahteraan masyarakat di bumi Sriwijaya masih jauh dari kata layak.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Di tengah berlangsungnya Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) ke-80, puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumsel, Senin (18/5/2026).

Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa replika keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan sosial dan ekonomi di Sumsel. 

Mahasiswa menilai, di usia yang ke-80 tahun, kondisi kesejahteraan masyarakat di bumi Sriwijaya masih jauh dari kata layak.

"Hari ini 18 Mei bertepatan dengan HUT ke-80 Pemprov Sumsel, kita menolak untuk berdiam diri terhadap keadaan Provinsi Sumsel. Hari ini kita sama-sama melihat hati nurani, amarah kita dari dasar kepedulian kita terhadap Provinsi Sumsel," teriak salah satu orator di atas mobil komando.

Menurutnya, pejabat yang ada di provinsi Sumsel selama ini tidak peka terhadap kondisi masyarakatnya sehingga dirasa melukai hati rakyat.

"Mereka selama ini kita lihat tidak berjuang untuk kepentingan rakyat, dimana masih jauh dari garis Kesejahteraan padahal provinsi Sumsel adalah provinsi kaya, namun menjadi provinsi ke sembilan termiskin di Indonesia," tandasnya, seraya rakyat berhak tahu , dan rakyat berhak sejahtera.

Beberapa tuntutan mahasiswa itu terdapat 6 poin. Mulai dari meminta Gubernur Sumsel untuk klarifikasi terkait adanya dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan bersifat khusus tahun 2020, 2021, dan 2023.

Kemudian mendesak Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi dan menghentikan seluruh bentuk pungutan pendidikan, di SMA dan SMK yang memberatkan masyarakat, termasuk SPP, uang pembangunan, pembelian buku wajib dan biaya lainnya.

"Kami mendesak Gubernur untuk menjelaskan secara terbuka perkembangan, penganggaran serta pertanggungjawaban proyek pemindahan kantor Gubernur Sumsel di Keramasan, yang hingga kini belum terealisasi secara jelas," ujar ketua Ketua PKC PMII Sumsel Syaidina Ali.

Poin ke empat yaitu, mendesak Gubernur Sumsel untuk menghentikan pemborosan APBD, yang tidak memiliki urgensi langsung terhadap kepentingan rakyat, termasuk belanja fasilitas mewah pejabat dan pengeluaran birokrasi yang tidak produktif.

Kelima, mendesak pemerintah Pemprov Sumsel untuk memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, secara merata khususnya didaerah penyangga ekonomi dan jalur logistik utama Sumsel.

Keenam, mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan lintas timur Palembang -Betung yang hingga kini mengalami kerusakan. Parah dan membahayakan keselamatan masyarakat.

"Terakhir, menuntut penghentian segera atas ekspansi lahan dengan mengatasnamakan proyek strategis yang memicu eskaliasi konflik agraria, kami mendesak pemerintah untuk menjalankan reforma agrarian sejati yang berorientasi kedaulatan rakyat atas tanah," tukasnya.

Aksi mahasiswa sendiri tidak berhasil menembus pagar halaman DPRD Sumsel yang dijaga aparat dari kepolisian.

Mahasiswa akhirnya membakar replika keranda di depan halaman  gedung DPRD Sumsel, dan akhirnya meninggalkan lokasi ke kantor Pemprov Sumsel setelah tidak ada perwakilan DPRD Sumsel yang menemui mereka.