Tanggapan DPRD Sumsel Soal Anggaran Mobil Dinas Hingga Pakaian Dinas untuk Gubernur Sumsel

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, angkat bicara terkait rencana pengadaan mobil dinas gubernur Sumsel senilai Rp4,94 miliar.
• Angka-angka yang beredar tersebut masih bersifat pagu anggaran, atau batas tertinggi.
• "Dalam praktiknya, realisasi belanja seringkali jauh di bawah angka tersebut,” kata Chairul.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Chairul S Matdiah, angkat bicara terkait dinamika rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp4,94 miliar dan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, sebesar Rp miliar dalam RAPBD TA 2026. 

Chairul menegaskan, bahwa angka-angka yang beredar tersebut masih bersifat pagu anggaran, atau batas tertinggi.

”Masyarakat perlu memahami bahwa angka Rp4,94 Miliar dan Rp3 Miliar itu adalah plafon tertinggi (pagu). Dalam praktiknya, realisasi belanja seringkali jauh di bawah angka tersebut,” kata Chairul, Jumat (17/4/2026).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, bahwa dalam sistem keuangan daerah, tidak semua dana yang dianggarkan harus dihabiskan. 

Baca juga: Wali Kota Ratu Dewa Tinggalkan Mobil Dinas, ASN Palembang Wajib Naik Angkot

Jika dalam proses pengadaan barang dan jasa ditemukan harga yang lebih kompetitif atau terjadi efisiensi, maka sisa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk hal lain secara sembarangan.

”Mungkin saja realisasinya nanti tidak sampai Rp1 miliar, dan sisa dari realisasi itu nantinya akan kembali ke kas daerah dan tercatat sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Jadi, pemerintah tidak lantas menghabiskan uang negara hanya karena pagunya besar,” tambahnya.

Menanggapi reaksi publik yang mulai beragam, Chairul mengimbau agar warga tidak terburu-buru mengambil kesimpulan negatif.

Ia menekankan pentingnya melihat fungsi penganggaran sebagai bentuk transparansi awal, bukan hasil akhir.

”Kami minta masyarakat tidak langsung menjudge atau beranggapan negatif. Pengadaan ini juga tentu mempertimbangkan kelayakan sarana penunjang kinerja kepala daerah. Mari kita kawal agar realisasinya nanti benar-benar efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Baca juga: Pembelian Mobil Dinas Rp3,5 Miliar Dibantah, Pemkab Alihkan untuk Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan

Chairul juga memberikan beberapa poin pertimbangan positif.

Dia mengatakan, pengadaan mobil dinas baru merupakan langkah untuk memastikan kelancaran koordinasi di lapangan.

Mengingat luas wilayah Sumatera Selatan yang mencakup 17 kabupaten/kota, kendaraan operasional yang prima sangat dibutuhkan.

Selain itu, kendaraan yang sudah berusia tua cenderung memiliki biaya perawatan yang membengkak.

Pengadaan unit baru justru bisa meminimalisir pengeluaran rutin untuk perbaikan alat transportasi.

Sementara, mengenai anggaran pakaian dinas pimpinan daerah, dia memandang hal ini sebagai bagian dari protokoler dan representasi kewibawaan Provinsi Sumatera Selatan.