Fauzi H. Amro Minta Pemerintah Mitigasi Risiko Perang Iran-Israel Demi Stabilitas Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, meminta pemerintah Indonesia segera membuat mitigasi risiko terhadap dampak perang Israel melawan Iran yang melibatkan Amerika Serikat. 
• Mitigasi tersebut silakan difokuskan khususnya pada sektor fiskal. Ia ingin pendapatan pajak dan bea cukai dilakukan assessment yang mendalam sehingga pendapatan negara tidak terganggu.
• Salah satu langkah yang diusulkan adalah penghematan BBM secara nasional.

SRIPOKU.COM,  PALEMBANG - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, meminta pemerintah Indonesia segera membuat mitigasi risiko terhadap dampak perang Israel melawan Iran yang melibatkan Amerika Serikat. 

Langkah ini dinilai mendesak guna menjaga stabilitas ekonomi tanah air.

"Kita ingin pemerintah segera membuat mitigasi risiko dari perang Israel lawan Iran ini. Mitigasi tersebut silakan difokuskan khususnya pada sektor fiskal. Kita ingin pendapatan pajak dan bea cukai dilakukan assessment yang mendalam sehingga pendapatan negara tidak terganggu," ungkap Fauzi H. Amro kepada Sripoku.com, Rabu (1/4/2026).

Kedua, politisi Partai NasDem kelahiran Remban, Muratara, 7 Juni 1976 ini menekankan perlunya mitigasi terhadap lonjakan harga BBM dunia. 

Salah satu langkah yang diusulkan adalah penghematan secara nasional.

"Kemarin Menko Perekonomian, Pak Airlangga, mengatakan setiap Jumat kita WFH (Work From Home). Nah, pembatasan-pembatasan ini, baik WFH satu hingga tiga hari, akan meminimalisasi aktivitas di luar rumah seiring perkembangan situasi ke depan," katanya.

Selain itu, ia juga mendorong penghematan penggunaan listrik di kantor-kantor, misalnya dengan membatasi jam operasional hanya sampai pukul 15.00 atau 16.00 WIB. 
Langkah-langkah ini dianggap perlu untuk menciptakan efisiensi di tengah ketidakpastian global.

"Pemerintah harus mendalami pendapatan negara, khususnya pajak, bea cukai, dan PBB secara fiskal. Selain itu, perlu efisiensi BBM subsidi maupun non-subsidi serta PLN, karena kita tidak tahu kapan perang ini akan berakhir," tambah Fauzi yang juga menjabat Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera Selatan.

Fauzi menjelaskan bahwa kondisi geopolitik internasional sangat berpengaruh terhadap pasar domestik. 

Dalam perhitungan APBN Tahun 2026, asumsi harga minyak dipatok pada angka USD 70 per barel, sementara posisi saat ini sudah menembus USD 110 per barel.

"Kemarin pemerintah telah mengumumkan per 1 April 2026 harga BBM batal naik karena cadangan kita masih mencukupi. Namun pertanyaannya, sampai kapan? Jika perang berakhir cepat, fiskal kita terjaga. Namun jika berkelanjutan, otomatis akan mengganggu fiskal Indonesia dan berimbas pada kenaikan harga lainnya," terangnya.

Ia memperingatkan bahwa jika harga BBM naik, maka harga sembako dan kebutuhan dasar lainnya dipastikan ikut melonjak. 

Oleh karena itu, APBN sebagai instrumen penyerap guncangan (shock absorber) harus dikelola secara prudent (bijaksana).

Fauzi juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia yang sudah menaikkan harga BBM secara signifikan.

"Mudah-mudahan kondisi perang ini segera berakhir, mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah tepat, sehingga stabilitas ekonomi kita bisa terjaga maksimal," pungkasnya.