Kolaborasi Lintas Sektor Pastikan Percepatan Kemudahan Usaha Mikro di Sumsel

Ringkasan Berita:

• Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ke-13 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digelar di Palembang.
• Bertujuan mempercepat kemudahan berusaha dan memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha mikro.
• Gubernur Sumsel Herman Deru dorong UMKM naik kelas hingga bisa tembus pasar ekspor.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ke-13 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digelar di Palembang sebagai upaya mempercepat kemudahan berusaha dan memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha mikro yang melibatkan multi sektor.

Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Kementerian UMKM, Rahmadi, menegaskan festival ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, serta para pemangku kepentingan, baik formal maupun informal.

“Sumsel ini istimewa. Antusiasmenya sangat luar biasa. Festival ini menjadi bukti konkret sinergi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, hingga stakeholder lainnya dalam mendukung usaha mikro,” ujar Rahmadi pada Tribun Sumsel, Sabtu (20/12/2025).

Dia menjelaskan, pada 2025 Kementerian UMKM mendapat mandat khusus untuk melakukan akselerasi dan percepatan kemudahan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro.

Salah satu fokus utama adalah percepatan pengurusan legalitas usaha, mulai dari sertifikasi halal, izin BPOM, pendaftaran merek, hingga standarisasi produk di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

“Selama ini jika ada kendala, yang disalahkan sering kali Kementerian UMKM. Padahal, perizinan berada di berbagai lembaga. Karena itu, arahan Menteri UMKM jelas, seluruh urusan ini harus diselesaikan dengan memperkuat kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga mitra lainnya,” tegasnya.

Targetnya jelas, UMKM di Sumsel sebelum pulang harus sudah berproses. Kalau belum punya BPOM, langsung diproses.

Begitu juga halal, merek, dan izin lainnya. Dengan dokumen lengkap, usaha akan jauh lebih mudah berkembang.

Sepanjang 2025, kata dia, Kementerian UMKM mencatat sekitar 4 juta pelaku usaha mikro telah mendapatkan legalisasi, standarisasi, dan digitalisasi. Angka ini dinilai sebagai lompatan besar dalam mendorong UMKM tumbuh berkelanjutan.

Selain itu, 2,2 juta usaha mikro yang sebelumnya belum memiliki akses pembiayaan formal kini mulai terhubung dengan lembaga keuangan.

Pada tahun yang sama, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada 155 kolaborator yang dinilai berperan aktif dalam mendukung percepatan kemudahan usaha mikro di Indonesia.

“Pada tahun ini pengembangan untuk UMKM banyak dilakukan,” ujarnya.

Dorong UMKM Naik Kelas

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung berbagai program dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan UMKM agar mampu naik kelas hingga menembus pasar ekspor.

Menurut Deru, UMKM harus diberikan kemudahan layanan secara terintegrasi agar pelaku usaha tidak terbebani oleh proses perizinan yang berbelit.