Pengamat Soroti BBM Langka di Sumsel, Daerah Penghasil Minyak Tapi Kesulitan Dapat BBM 'Paradoks'

Ringkasan Berita:

• Kelangkaan BBM di Palembang dinilai paradoks oleh pengamat Unsri karena klaim stok aman tidak sesuai kondisi SPBU yang kosong, diduga akibat kebijakan distribusi dan lemahnya pengawasan
• Komisi IV DPRD Sumsel akan memanggil Pertamina, SKK Migas, dan pengusaha SPBU untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan BBM subsidi dan non-subsidi
• Anggota DPRD Sumsel desak lakukan evaluasi kebijakan distribusi BBM

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non-subsidi untuk kendaraan diesel di Kota Palembang dan sejumlah wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dalam beberapa pekan terakhir memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika Sumsel dikenal sebagai provinsi penghasil energi dan daerah produksi BBM nasional.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Muhammad Husni Tamrin, menilai kondisi ini sebagai paradoks dalam tata kelola distribusi.

“Paradoks ‘stok aman tapi SPBU kosong’ adalah tanda klasik implementation gap. Di dokumen tampak rapi, tapi distribusi di lapangan macet,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Dijelaskan Husni, distribusi di lapangan yang mecet ini dirinya belum mengetahui secara pasti, entah karena desain aturan (kuota, jam layanan, lokasi SPBU yang dibatasi), karena policy leakage (solar subsidi bocor ke kendaraan dan sektor yang tidak berhak), atau karena lemahnya pengawasan di sepanjang rantai pasok. 

"Ini juga contoh principal agent problem, pemerintah pusat dan Pertamina mengklaim sudah menyalurkan sesuai prosedur, namun agen-agen di lapangan (SPBU, distributor, bahkan oknum aparat dan pelaku usaha) punya insentif sendiri yang tidak selalu sejalan dengan tujuan subsidi tepat sasaran. Sehingga konsumen yang mestinya dilindungi justru yang paling menderita," paparnya.

Diungkapkan Husni, dibanding pulau Jawa yang tidak ada kelangkaan hingga antrean kendaraan di SPBU, kondisi Sumsel memperlihatkan ketimpangan kapasitas tata kelola.

"Disini ada ketimpangan kapasitas tata kelola jaringan SPBU, sistem pengawasan, dan respons korektif di Jawa umumnya lebih kuat, sehingga gangguan distribusi cepat terkoreksi sebelum berubah menjadi antrean berhari-hari," katanya.

Ironisnya, Sumsel sebagai “daerah penghasil” justru terjebak dalam posisi lemah di hilir karena migas masuk sistem nasional, sementara kebijakan kuota dan pola distribusi tidak cukup sensitif terhadap profil ekonominya sebagai koridor logistik. 

"Jadi pertanyaannya bukan lagi barang itu ke mana, tetapi mengapa desain kebijakan dan tata kelola distribusi dibiarkan menghasilkan antrean panjang, biaya sosial tinggi, dan ketidakpastian bagi sopir serta pelaku usaha, dan di titik inilah pemerintah dan Pertamina wajib membuka data kuota–realisasi secara transparan dan berani mengakui, lalu memperbaiki, cacat kebijakannya sendiri," pungkasnya.

Disisi lain, buntut dari sulitnya mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi, seperti jenis Dexlite maupun Pertamax Dex di sejumlah Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) yang ada di kota Palembang. Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) akan memanggil pihak terkait.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho, pemanggilan itu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehingga diketahui kelangkaan BBM non subsidi maupun subsidi yang ada di Palembang.

"Kita sama-sama mengetahui dalam beberapa minggu belakangan ini, banyak kesulitan untuk mendapatkan jenis BBM bersubsidi ataupun non subsidi, khususnya di hampir SPBU yang ada di kota Palembang. Bukan orang lain saja mengalami, tapi kita- kita (anggota DPRD)  juga mengalami langsung," kata Ridho.

Dijelaskan Ridho, sulitnya didapat BBM non subsidi tersebut, baginya sangat ironis padahal provinsi  Sumsel, selama ini dikenal sebagai lumbung energi. 

"Ini sangat ironis, dimana selama ini tidak pernah terjadi namun ini terjadi seperti di kota Palembang atau lingkup provinsi  Sumsel," paparnya.