Pendapatan Kota Palembang Diproyeksi Rp 4,6 Triliun Tahun 2026

Ringkasan Berita:

• Pemkot Palembang memproyeksi, anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mendatang sebesar Rp 4,6 triliun.
• Jumlah ini menurun sekitar Rp 600 miliar, dibandingkan dengan proyeksi pendapatan di APBD Palembang tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun.
• Ratu Dewa mengungkapkan usulan APBD 2026 , fokus utama pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat Palembang.

 

SRIPOKU.COM,PALEMBANG-Pemerintah kota (Pemkot) Palembang memproyeksi, anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mendatang sebesar Rp 4,6 triliun.

Jumlah ini menurun sekitar Rp 600 miliar, dibandingkan dengan proyeksi pendapatan di APBD Palembang tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun.

Hal ini disampaikan Walikota Palembang, Ratu Dewa yang secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Rabu (26/11/2025).

Dalam pidato pengantarnya, Ratu Dewa mengungkapkan usulan APBD 2026 , fokus utama pada peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat Palembang.

Baca juga: Rawan Terjadi Kecelakaan, Ratu Dewa Gercep Perbaiki Jalan Berlubang di Kawasan Parameswara Palembang

Detail Anggaran yang Strategis

Rancangan APBD 2026 menunjukkan angka-angka yang signifikan. Yakni,  Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 4.601.378.591.626. 

"Target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 telah mempertimbangkan kebijakan makro dan potensi serta ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Kemudian, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 4.679.113.606.157. Wali Kota menekankan bahwa alokasi Belanja Daerah ini telah dirancang untuk meningkatkan pelayanan dasar dan melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah demi kepentingan warga.

"Anggaran ini disusun dengan mempedomani kesepakatan KUA dan PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama DPRD," ujar Ratu Dewa.

Pengajuan Raperda APBD ini merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-Undang, dan kini bola ada di tangan legislatif.

"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dan dukungan DPRD. Kami berharap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera dibahas dan memperoleh Persetujuan Bersama," pungkas Ratu Dewa.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang Ahmad Nasir menyatakan, realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang Per 19 November 2025 sebesar Rp.4.117.906.543.231,45 atau sebesar 78,85 persen dari proyeksi anggaran pendapatan sebesar Rp.5.222.556.817.246,08 .

Sedangkan, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Palembang Per 19 November 2025 sebesar Rp.3.413.978.158.500,85 atau sebesar 64,54 persen dari anggaran Rp.5.289.711.535.849,71.

Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Persentase Realisasi Belanja tertinggi Per 19 November 2025 yaitu Kecamatan Kemuning, dengan realisasi sebesar Rp.15.302.457.854 atau sebesar 86,44 persen dari Anggaran Rp.17.702.982.247.

Sementara OPD dengan persentase Realisasi belanja terendah yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan realisasi sebesar Rp.54.367.442.438 atau baru 27,83 persen dari Anggaran Rp.195.355.524.391.