Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Kritik Perwakilan BGN: Kalau Keracunan Masyarakat Ngadunya ke Kami

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), David Hardiyanto Aljufri, melontarkan kritik terhadap kinerja perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Sumsel yang dinilai tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD, khususnya terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut David, meskipun secara struktur BGN merupakan lembaga nasional yang tidak berada langsung di bawah pengawasan DPRD, namun koordinasi dengan lembaga legislatif tetap penting, terutama saat terjadi permasalahan di lapangan.

"Yang jadi masalah, perwakilan BGN yang ada di Sumsel tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD Sumsel. Padahal, ketika ada masalah seperti kasus keracunan makanan, masyarakat selalu mengadu ke kami," tegas David, Selasa (7/10/2025).

David, yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, menyayangkan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara perwakilan BGN dan Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi kesehatan dan pendidikan.

Akibatnya, DPRD kerap kebingungan ketika masyarakat meminta penjelasan terkait kendala dalam pelaksanaan program MBG.

"BGN memang dari pusat langsung ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), tapi minimal ada komunikasi. Agar kami punya gambaran apa saja kendala dan solusinya," tambah politisi Partai Golkar itu.

Dari informasi yang diperoleh di daerah pemilihannya, seperti di Kabupaten Empat Lawang, David mengungkapkan masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti minimnya jumlah dapur MBG yang tersedia, serta jauhnya jarak antara dapur dan sekolah-sekolah penerima manfaat.

"Kuota per dapur juga cukup besar, sementara dapur masih sedikit. Belum lagi jarak ke lokasi sekolah yang cukup jauh," katanya.

David menegaskan pentingnya semua pihak, termasuk DPRD, turut mengawal dan mengawasi program MBG yang merupakan program prioritas nasional dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mencegah stunting, sehingga wajib dijalankan dengan baik demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dijalankan secara bertahap sejak awal tahun 2025.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menurunkan angka stunting, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan dapur-dapur komunitas.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari total target 798 dapur MBG yang seharusnya dikelola oleh SPPG di seluruh Sumsel, baru sekitar 30 persen yang aktif beroperasi, tersebar di 17 kabupaten/kota.

Ke depan, program ini memerlukan penyempurnaan tata kelola, pengawasan ketat, keterlibatan tenaga ahli gizi, dan profesionalisme dalam pelaksanaannya agar manfaat yang diharapkan bisa benar-benar dirasakan oleh anak-anak Indonesia.