Program Makan Gratis di Palembang Sudah Sasar 222 Sekolah, Anggaran APBD Belum Terserap

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Meski Pemerintah kota (Pemkot) Palembang sejak awal telah menganggarkan Rp 42 miliar di APBD 2025, untuk melaksanakan program Makan Berisi Gratis (MBG), namun nyatanya hingga saat ini belum terealisasi. 

Pasalnya, 222 sekolah di kota Palembang yang telah menjalankan program MBG, sesuai instruksi Badan Gizi Nasional (BGN) masih sepenuhnya menggunakan APBN.

"Untuk MBG masih belum menggunakan dana APBD, semua masih berasal dari APBN yang dikelola oleh BGN, " kata Kepala Dinas Pendidikan Palembang Adrianus Amri.

Menurut Amri, anggaran APBD yang direncanakan untuk program MBG, dipastikan belum bisa digunakan untuk MBG pada tahun 2025.

"Pastinya ada beberapa alasan, salah satunya (payung hukum dan petunjuk teknis dari pusat), " ucapnya.

Ditambahkan Amri, ia belum mengetahui alokasi anggaran sebesar Rp 42 miliar tersebut akan dialihkan kemana, mengingat hal itu bukan kewenangannya.

"Dana tersebut merupakan belanja tidak terduga (BGT), yang peralihannya diatur melalui BPKAD, " tandasnya.

Sementara Wakil ketua Komisi IV DPRD Palembang Mgs Syaiful Padli menegaskan, jika belum ada alokasi anggaran MBG dari APBD Palembang.

"Belum ada informasinya dari pihak eksekutif, dan kita tidak tahu informasi alokasi Rp 42 miliar tersebut, karena kami baru dilantik pada 2024," tandasnya.

Sekedar informasi, sebanyak 222 sekolah di kota Palembang, telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai instruksi Badan Gizi Nasional (BGN).

Jumlah penerima makan bergizi gratis di Kota Palembang sendiri sekitar 278.897 orang untuk siswa SD dan SMP.

Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, terkait progres program MBG yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

Prima memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam penyaluran MBG diawasi pengawas khusus.

"Dimana Program MBG Palembang kini sudah tersebar ke sejumlah sekolah negeri di 18 kecamatan sejak MBG pertama kali launching pada 6 Januari 2025.MBG diawasi ketat sejak pertama kali untuk memastikan program ini jauh dari penyimpangan dan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Prima mengatakan, dalam optimalisasi pengawasan program MBG melibatkan berbagai pihak dan mengharapkan partisipasi dari sejumlah elemen termasuk masyarakat.