SRIPOKU.COM - Santer dikabarkan bakal ada perombakan Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Kader-kader PDIP yang selama ini tidak mendapat 'kursi' diisukan bakal masuk.

Kabar ini tercetus setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta seluruh kadernya untuk mendukung kebijakan presiden.

Menanggapi isu itu, Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara mengklaim belum mendengar kabar ke arah sana.

Prasetyo yang dijumpai awak media pada Senin (4/8/2025) mengatakan menyambut positif apa yang sudah diucapkan Mega.

Akan tetapi, bentuk dukungan tidak melulu harus bergabung, tetapi bisa juga lewat cara pengawasan.

Peran pengawasan juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan demokratis. 

"Memang pemerintah juga butuh cek and balance, butuh masukan. ​Nggak ada masalah," ucapnya.

Sebelumnya, saat penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada Sabtu (2/8/2025) lalu, Mega menyebut bahwa partai yang dipimpinnya akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

Baca juga: Kilas Balik Hubungan Megawati dan Prabowo yang Kerap Berseberangan hingga Kembali Menguat

“Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya.

Selain adanya pernyataan dari Megawati, isu soal perombakan kabinet muncul juga setelah pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Jauh sebelum keluarnya amnesti untuk Hasto, Presiden RI Prabowo Subianto juga sempat berkelakar kepada publik. 

Ia menyebut akan mengganti menteri yang tidak bisa menjalankan perintah atau lamban dalam bekerja.