TNI Minta Bukti Keterlibatan Oknum Prajurit dalam Tambang di Papua Jika Ada Langsung Lapor ke PM

Editor: adi kurniawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TAMBANG DI RAJA AMPAT - Aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. TNI meminta masyarakat untuk melaporkan ke Polisi Militer setempat jika memiliki data dan bukti terkait keterlibatan prajurit TNI dalam tambang ilegal di Papua.

SRIPOKU.COM – Markas Besar TNI melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi meminta masyarakat untuk melaporkan ke Polisi Militer setempat jika memiliki data dan bukti terkait keterlibatan prajurit TNI dalam praktik tambang ilegal di Papua.

Hal ini disampaikan menyusul pernyataan anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas yang menyebut banyak tambang ilegal di Papua dibekingi oknum pemerintah serta TNI-Polri.

"Jika memang ada data dan bukti tentang keterlibatan prajurit yang membekingi atau terlibat dalam tambang ilegal, untuk melaporkan ke Polisi Militer di wilayah itu, sehingga dapat diproses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," kata Mayjen Kristomei Sianturi kepada Tribunnews.com pada Minggu (8/6/2025).

Sebelumnya, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan Mandenas, mengungkapkan bahwa banyak tambang ilegal di Papua masih beroperasi dan diduga dibekingi oknum pemerintah serta TNI-Polri.

Informasi tersebut, menurut Yan Mandenas, diperoleh dari laporan masyarakat.

"Termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua," ujar Mandenas pada Minggu (8/6/2025).

Baca juga: Profil 4 Perusahaan Pemilik Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan, Aktivis Temukan Kerusakan Alam

Mandenas juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Papua dan berhati-hati dalam menerbitkan izin baru.

Ia menyoroti kasus tambang nikel di Raja Ampat yang menurutnya bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua izin tambang di Papua.

"Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi," kata Politikus Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, Mandenas menduga perusahaan tambang nikel di Raja Ampat mendapat dukungan dari pejabat setempat dan oknum pejabat di kementerian yang mengurus tambang.

 

 

 

===========================

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mabes TNI: Jika Ada Bukti Prajurit Beking Tambang Ilegal di Papua, Lapor ke Polisi Militer Setempat

Berita Terkini