SRIPOKU.COM, MUARA ENIM -- Pemkab Muara Enim menggelar rapat koordinasi untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan lima buah fly over pada perlintasan sebidang dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. 

Pasalnya, dengan semakin tingginya produksi batubara maka akan semakin rentan gangguan lalu lintas baik itu kemacetan, lakalantas dan sebagainya sehingga sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan.

Adapun kelima Flyover antara lain, JPL99, KM354+443 Lintas Belimbing Pendopo-Tanjung Terang, JPL104, KM365+254 Lintas Tanjung Terang-Gunung Megang, JPL106, KM367+359 Lintas Gunung Megang-Penanggiran, JPL111, KM381+165 Lintas Penanggiran-Ujan Mas dan JPL123, KM395+734 Lintas Muara Enim-Muara Gula

"FO ini adalah proyek prioritas dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pokoknya tahun 2027 mendatang lima FO ini sudah rampung," tegas Bupati Muara Enim Edison saat memimpin 

Rapat Koordinasi Terkait Rencana Pembangunan Fly Over pada perlintasan sebidang dalam wilayah Kabupaten Muara Enim di ruang rapat Pangrifta Nusantara Bappeda Muara Enim, Kamis (20/3/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Kadivre III Palembang PT KAI Januri, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan BBPJN Sumsel Djoko Satriyoa Poerwowibowo, VP Sustainability PTBA Dedy Saptaria Rosa, perwakilan Dishub Sumsel, Asisten Perekonomian Pembangunan A. Yani Heriyanto serta para Kepala OPD terkait.

Bupati mengatakan, sesuai kesepakatan beberapa waktu lalu, bahwa pembangunan flyover di 5 titik di Kabupaten Muara Enim diharapkan selesai di tahun 2027. Keberadaan flyover nantinya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan usaha dunia batu bara.

"Jadi, jalan-jalan perlintasan masyarakat tidak menjadi macet dan usaha pengangkutan batu bara bisa lancar," ujarnya.

Bupati pun mengharapkan dukungan dan kontribusi semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan batu bara yang pengangkutannya melalui PT KAI. Dan ini kebutuhannya mendesak karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Jangan diam saja, tetapi berpartisipasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan," pungkasnya.