SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), telah memetakan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang akan mulai direalisasikan pada tahun 2025 mendatang.

Kasubbid Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Marini, menerangkan bahwa penetapan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, sejalan dengan Asa Cita sebagai misi presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Sekarang ini sudah tahap akhir pengesahan dan sedang dibahas di DPR. Kami harapkan, pada akhir tahun ini, sudah bisa ditetapkan. Setelah penetapan Gubernur terpilih di Sumsel yang mungkin akan dilaksanakan pada Februari, kami akan melakukan penetapan rancangan jangka menengah 2025-2029,” ungkap Marini dalam paparannya di acara Bisnis Indonesia Economy Outlook Sumsel 2025, Rabu (11/12/2024).

Marini menjelaskan, setidaknya ada 11 sasaran yang akan direalisasikan pemerintah mulai tahun depan sebagai penguatan pondasi transformasi. 

Di antaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dasar seperti sanitasi, serta peningkatan di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi, peningkatan iklim investasi di bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi ekonomi bagi seluruh sektor perekonomian.

Selanjutnya, pengembangan daya tarik daerah terutama di bidang pariwisata, budaya, dan investasi, identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan menuju hilirisasi produk, pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan, serta peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.

“Kami juga akan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas di bidang pangan dan air, mengidentifikasi potensi blue economy, bio economy, dan circular economy di seluruh wilayah kabupaten atau kota, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, serta meningkatkan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah,” jelasnya