Baca tanpa iklan
"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab anggota dewan.
Yasona Laoly Layak Diganti
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mebocorkan Isu reshuffle kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.
Terkait hal tersebut Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk direshuffle.
Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun disebut yang paling layak diganti dalam survei tersebut.
Salah satunya lembaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).
IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.
Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk direshuffle.
Hasil Survei, Posisi Prabowo dan Sri Mulyani
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".
Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.
Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.
Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen.
Hasil Survei IPO
Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak unuk di reshuffle.
Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," jelas Dedi.
Daftar menteri yang dianggap layak reshuffle:
1. Yasonna Laoly 54,0 persen
2. Ida Fauziah 46,0 persen
3. Zainuddin Amali 41,2 persen
4. Tjahjo Kumolo 34,0 persen
5. Johnny Plate 29,0 persen
6. Teten Masduki 28,5 persen
7. Syahrul Yasin Limpo 27,0 persen
8. Siti Nurbaya 23,8 persen
9. Airlangga Hartanto 19,3 persen
10. Arifin Tasrif 19,0 persen
11. Bintang Darmawati 15,0 persen
12. Sofyan Djalil 12,1 persen
13. Luhut Panjaitan 9,8 persen
14. Nadiem Makarim 9,7 persen
15. Muhadjir Effendy 9,1 persen
Menteri paling populer:
1. Prabowo Subianto 56 persen
2. Tito Karnavian 43 persen
3. Sandiaga Uno 39 persen
4. Mahfud MD 30 persen
5. Sri Mulyani 29 persen
Menteri berkinerja paling memuaskan:
1. Sri Mulyani 54,7 persen
2. Retno LP Marsudi 50 persen
3. Tri Rismaharini 42 persen
4. Tito Karnavian 38 persen
5. Mahfud MD 34 persen
Reshuffle akan Dilakukan Secara Cepat
Menurut Ali ada tiga faktor yang menyebabkan presiden akan melakukan reshuffle Kabiner Indonesia Maju Jilid kedua ini.
Faktor pertama yakni adanya rencana penyatuan Kemenristek dan Kemendikbud.
Usulan penyatuan dua kementerian itu pun telah disetujui oleh DPR.
"Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud."
"Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" katanya.
Faktor kedua adalah pamitnya Bambang Brodjonegoro dari Kementerian.
Sehingga menyebabkan kekosongan, sementara Kemenristek belum resmi bergabung dengan Kemendikbud.
Lalu faktor ketiga adalah adanya rencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.
Adanya kementerian baru, maka akan dibarengi juga dengan adanya Menteri Baru
==
AHY Masukkan Gugatan Baru
Sementara itu, sebelum isu reshuffle Partai Demokrat mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 12 orang mantan kader Demokrat yang menjadi pelaksana kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/4/2021).
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, 12 mantan kader yang digugat itu termasuk mantan kader yang selalu mengaku-ngaku sebagai juru bicara Partai Demokrat.
"Partai Demokrat yang diwakili Mehbob dan Tim Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, pada hari ini, Selasa, 13 April 2021, telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada 12 mantan kader sebagai inisiator pertemuan yang mereka namakan sebagai KLB," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa.
Herzaky mengatakan, pendaftaran gugatan ini merupakan tindak lanjut dari pencabutan perkara perdata Nomor 172 di Pengadilan Negeri Jakarta. Perkara tersebut dicabut karena dianggap sudah tidak relevan dengan tidak diprosesnya permohonan legalitas KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Tidak tepat jika Menkumham masih kami jadikan pihak turut tergugat. Karena dalam perkara perdata nomor 172 sebelum ini, Menkumham merupakan pihak tergugat," kata Herzaky. Ia menegaskan, dalam gugatan perbuatan melawan hukum kali ini, Demokrat hanya menggugat 12 orang mantan kader Partai Demokrat.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Politik Memprediksi KSP Moeldoko Dicopot Jokowi, Simak Penjelasannya, https://wartakota.tribunnews.com/2021/04/14/isu-reshuffle-kabinet-pengamat-politik-memprediksi-ksp-moeldoko-dicopot-jokowi-simak-penjelasannya?page=4
(Tribunnews.com/Vincentius Jyestha Candraditya/Faryyanida Putwiliani/Inza Maliana/Reza Dani/Taufik Ismail/KompasTV/Ahmad Zuhad)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat Politik Memprediksi KSP Moeldoko Dicopot Jokowi, Simak Penjelasannya, https://wartakota.tribunnews.com/2021/04/14/isu-reshuffle-kabinet-pengamat-politik-memprediksi-ksp-moeldoko-dicopot-jokowi-simak-penjelasannya?page=4
Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Moeldoko Bakal Dicopot
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Moeldoko Bakal Dicopot, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/14/isu-reshuffle-pengamat-prediksi-moeldoko-bakal-dicopot?_ga=2.16396278.1987757080.1618238584-1411578160.1614873858