Baca tanpa iklan
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan tak akan mengganti kepengurusan DPD maupun DPC yang ada saat ini, termasuk di Sumsel.
Hal ini diungkapkan Mantan Wasekjend DPP partai Demokrat yang juga tokoh gerakan KLB Demokrat Sibolangit,
Syofwatillah Mohzaib.
"Kita nunggu pengesahan Kemenkumham dulu. Pada prinsipnya kita katek kecak ini dan itu. Kita mau mesakke partai, jadi seluruhnya kita rangkul," kata Syofwatillah, Senin (8/3/2021).
• SUAMI Deg-degan Menunggu Malam Pertama, Tak Dinyana, Tengah Malam Istri Kabur dengan Taksol
Diterangkan Opat, sapaan akrab Syofwatillah, pihaknya selama ini tetap menggelar KLB merupakan semangat dan cita- cita pendiri Partai Demokrat tetap menjadikan partai terbuka dan tidak akan mengganti pengurus yang ada.
"Untuk orang lain bae (saja) kita terima, apalagi orang yang sudah di Partai Demokrat, jadi tetap pengurus lama itulah tidak ada perubahan, apalagi mecat kader," capnya.
Mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumsel ini pun menyatakan, kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB hanya mengganti ketum dari AHY menjadi Moeldoko dan kepengurusan DPP.
"Jadi, tidak merubah pengurus DPD dan DPC. Apalagi mecat kader," tegasnya.
Ia pun menambahkan, jika kepengurusan partai Demokrat hasil KLB rencananya akan diserahkan ke Kemenkumham pada 9 Maret (besok, red), mengingat pelaksanaan KLB baru selesai 7 Maret lalu.
• Sama-sama Baru Dilantik & Alami Kejadian Tak Terduga, 2 Kabupaten di Sumsel Kini Tanpa Kepala Daerah
"Insya Alllah besok kita serahkan ke Kemenkumham, karena baru sampai Jakarta.
Malam ini kita rapat final tim formatur menyusun pengurus DPP, karena sekalian di serahkan ke Kemenkumham," tukasnya.
Sebelumnya, ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki, jajaran kepengurusan AHY memang sudah mendeteksi, menghalau dan mengantisipasi untuk dilaksanakan upaya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dari AHY tersebut, dan menilai KLB di Sumut itu inkonstitusional karena beretentangan dengan AD/ART partai Demokrat.
"Ini (KLB) ilegal dan tidak sesuai AD/ART partai Demokrat sejak awal, tetapi mereka (kubu KLB) tetap nekad dan melaksanakan KLB dan hasilnya sudah tahu Moeldoko.
TEntunya kami tidak mengakui KLB di Sumut inin" kata Ishak Mekki, Sabtu (6/3/2021).
Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini mengaku kecewa KLB itu tetap bisa dilaksanakan meski tanpa izin, termasuk adanya tokoh dari Sumsel yang selama ini sangat berambisi dalam GPK-PD tersebut (MA dan SM).
"Yang jelas sangat kecewa kader
Demokrat di Indonesia terkhusus di Sumsel, atas kelakuan eks kader yang sudah dipecat, dan sewenang- wenang serta memilih dan memutuskan Moeldoko sebagai ketum," jelas Ishak.
• Pasca Kuryana Azis Meninggal Dunia, Gubernur Sumsel Segera Rapat Terbatas Tunjuk Plh Bupati OKU
Ishak yang saat ini menjabat anggota DPR RI menilai, sosok Moeldoko yang dijadikan Ketum lewat KLB ilegal itu, selama ini tidak layak memimpin partai berlambang Mercy tersebut.
Berbeda dengan kepemimpinan AHY saat ini, jika dengan adanya sosok AHY elektabilitas partai Demokrat terus meningkat, dan semakin dicintai rakyat.
"Apalagi ia orang luar partai, yang tidak punya andil dan merintis, mendirikan maupun membesarkan partai, kok tiba- tiba dipilih.
Sedangkan AHY yang baru 13 bulan menjabat dan selama ini tidak ada jangkal maupun kesalahan bahkan sejak dipimpin AHY elektabikitas partai meroket bahkan masuk 3 besar, popularitas dan elektabilitas meningkat dibandingkan Moeldoko yang notabannye orang luar," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Ishak mempertanyakan masih tetap terselenggaranya KLB itu, dan ia menilai upaya itu sebagai cara untuk memecah partai Demokrat kedepan, dan mencegal sosok AHY yang dianggap sosok pemimpin Indonesia masa depan.
"Ini ada apa? Mengingat dalam 13 bulan kerja AHY bagus dan sambutan masyarakat bagus, bagaimana menangani covid-19 dan kita dihimbau bergerak membantu masyarakat. Tapi, tahu- tahu dilakukan KLB dan ini tidak berdasar.
• Addinul Ikhsan Diduga Dukung KLB Demokrat di Sibolangit, AHY Tunjuk Tama Jadi Plt Ketua Demokrat OI
Jadi saya lihat ini tidak lain upaya sejumlah pihak untuk memecah belah Partau Demokrat, dengan melakukan KLB ilegal karena yang hadir KLB tidak punya suara sah, tidak sesuai AD/ART.
Jadi itu jelas- jelas tidak sah," tandasnya, seraya pihaknya yakin nantinya Kemenkumham tidak akan melegalkannya.
Pihaknya juga memastikan 3 DPC yang ada akan direkomendasikan dipecat dari ketua DPC yang ada yaitu OI, Muba dan Pagar Alam.
"Jelas kita merekomendasikan mereka dipecat, dan jika ada suara dalam KLB kami tegaskan kami tidak menandatangi mandat jika ada," tuturnya.
Dilanjutkan Ishak Mekki, dengan kondisi saat ini, ia selaku ketua DPD Sumsel berharap tidak membuat kesolidan dan kesetian kader Demokrat di Sumsel kepada kepemimpinan partai Demokrat yang sah selama ini yaitu dipimpin AHY.
• Gejala-Gejala Ini Sering Tak Disadari Penderita Diabetes, Biasanya Dialami Bertahun-tahun
"Harapan kita selalu konsolidasi, memantau perkembangan selama ini, jaga solidaritas, kekompakan dan kebersamaan. Tentunya kami tidak mengakui KLB di Sumut itu," pungkas Ishak.