Baca tanpa iklan
Ketiga, DPD dan DPC agar menginventaris pengurus yang hadir dan mendata kader yang terpapar Gerakan Pengambil-alihan Ketua Umum Partai Demokrat, dan keempat menegaskan bahwa DPD dan DPC se Sumsel menolak KLB dengan suara fiktif dan inkonstitusional dan tidak sesuai AD/ART partai yang telah disahkan Kemenkumham.
"Saya minta kader setia dan tulus ikhlas untuk menjaga soliditas dan mendukung kepemimpinn Agus Harimurti Yudhoyono yang dipilih secara demokratis dan aklamasi. Saya juga minta DPC melihat anggota-anggota fraksi Demokrat di DPRD, karena saya dengar ada juga anggota DPR yang ikut, dan ini dari daerah," kata mantan Wagub Sumsel ini.
"Kemudian, saya juga mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena bisa saja kita disini hadir, tapi ada mandat menyuruh orang lain (ke KLB)," tegas mantan Bupati OKI dua periode ini menambahkan.
Ishak juga mengingatkan kepada seluruh kader agar tidak mudah dirayu oleh pihak yang mengatas namakan apapun, atau jika mereka mengajak untuk bertemu, tidak usah ditanggapi.
"Masih ada sejumlah DPC yang melaporkan, jika masih ada orang-orang yang merayu (untuk ikut GPK-PD). Saya katakan, jika ada yang mengajak bertemu, jangan ditemui," tegasnya.
Ishak mengingatkan, bahwa DPD dan DPC Demokrat se Sumsel sudah berkomitmen dan menandatangani dukungan ke AHY, sebagai ketua umum hasil Kongres V Jakarta yang sah.
"Dalam situasi seperti ini, jangan kita menjauh dan menghindar, apalagi membuat gaduh," ingatnya.
Di sisi lain, Ishak Mekki memastikan, KLB yang akan digelar oleh GPK-PD di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, yang berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang adalah KLB ilegal dan cacat hukum.
Alasannya kata Ishak, KLB tersebut tidak mendasar, apalagi seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se- Indonesia sudah menyatakan sikap mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"KLB itu jelas ilegal, karena KLB ini harus memenuhi syarat dihadiri 2/3 pengurus (ketua) DPD dan 1/2 pengurus DPC, sementara saat ini seluruh DPD dan DPC Demokrat se-Indonesia sudah menyatakan sikap mendukung AHY. Dan juga bisa dipastikan KLB itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Palembang Anton Nurdin menegaskan, DPC Demokrat Palembang solid mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum.
Ia pun menyebut, KLB yang akan digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit tersebut ilegal.
"Dan kita juga bisa menggugat penyelenggara KLB, karena pasti mereka akan menggunakan atribut Partai Demokrat di KLB itu, sementara KLB tersebut ilegal dan mereka yang menyelenggarakan sudah dipecat dan bukan lagi sebagai kader," tegasnya.
Baca juga: 15 Kader Demokrat Sumsel Terdeteksi Ikut KLB, Terkuak Identitasnya Dibongkar Pengurus
Baca juga: UANG SAKU KLB Medan, Satu Kader Rp 10-25 Juta, Joni Allen Marbun:Biaya Operasional