Baca tanpa iklan
Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok alias Basuki Tjahaya Purnama memiliki tugas berat dan mewujudkan target Pertamina yang makin menurun di beberapa tahun terakhir yakni, target produksi minyak (lifting), namun tahukah anda berapa besar gaji Ahok sebagai Komisaris Utama perbulan? berikut penjelasannya.
SRIPOKU.COM-Jabat Komisaris Utama, Ahok Terima Ratusan Miliar Pertahun, namun tugas berat menanti Ahok dengan imbalan besar tersebut.
Maka Berikut Rincian dan Tugas Beratnya. Sebab Ahok ditunjuk Menteri BUMN untuk melakukan beberapa penyegaran di tubuh Pertamina, termasuk dengan menurunnya produksi minyak (lifting).
Berapakah yang diterima Ahok? disebutkan bahwa Ahok Terima Ratusan Miliar Pertahun.
Apa saja rincian dan berapa jumlahnya, berikut ini rincian di mana Ahok Terima Ratusan Miliar Pertahun.
Seperti dilansir dari Kompas.com, Ahok akan menerima gaji dan imbalan sebesar 47,23 juta dolar atau setara Rp 661 miliar dalam satu tahun.
Selanjutnya, dalam perbulan berdasarkan kutipan dari tayangan Kompas TV, maka Ahok akan menerima besaran uang sekitar Rp 3,2 Miliar perbulan.
Seperti dikethaui, Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.
"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," kata Erick Tohir.
Namun tugas besar menanti Ahok, karena dengan menjabat Dirut Pertamina menggantikan Tanri Abeng itu adalah tugas besar.
Ahok dituntut untuk menyegarkan BUMN itu dan bisa mencapai targat produksi yang hingga kini mulai menurun dalam tahun-tahun belakangan.
Lebih dari Sekadar Komisaris Utama
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara terkait penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Kementerian BUMN. Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengingatkan Ahok untuk menjaga sikap dan komunikasinya.
“Saya hanya mengingatkan beberapa hal kepada pak Erick. Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan pak Ahok agar merubah cara berkomunikasi yang bersangkutan,” ujar Andre.
Menteri BUMN menurut Andre harus mengingatkan Ahok agar tidak petantang-petenteng dan berbicara kasar seperti yang dilakukannya sewaktu menjadi Gubernur DKI.
Andre mengatakan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, akan terus memantau kinerja Ahok sebagai Komut Pertamina. Apabila kemudian kinerja Pertamina malah jelek dan manajemennya amburadul, maka menurutnya Komisi VI tidak segan-segan merekomendasikan agar Ahok dipecat.
“Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Tohir agar yang bersangkutan dipecat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tak harus mundur dari keanggotaannya di partai bila diangkat sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN). “Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang,” kata Hasto.
Hasto pun meminta, agar tak ada kecurigaan berlebih bahwa keberadaan Ahok di BUMN akan kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu. Ia pun mengingatkan bahwa PDI Perjuangan punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Dimana, pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi. Saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan di dalam pengelolaan negara dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi.
“Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri,” ucap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyebut terkait sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok, Hasto mengatakan bahwa di dalam UU BUMN pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan yang bersifat strategis. Termasuk penempatan direksi dan komisaris.
Penolak Mundur
Politikus PSI, Mohammad Guntur Romli menitip pesan kepada para pegawai Pertamina (Persero) yang menolak kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Dalam pesannya, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan pegawai Pertamina yang menolak Ahok sebaiknya segera mundur.
“Untuk pegawai Pertamina yang menolak Pak Ahok sebaiknya mundur, banyak yang mau kerja di Pertamina,” ujar Guntur Romli.
Kemudian politikus PSI itu mengucapkan selamat bagi Ahok karena telah resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. Selanjutnya, yang menjadi tugas Ahok ialah membersihkan jajaran yang korup serta meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Perusahaan Pertamina.
Menurut Guntur Romli, mereka yang bermain politik di dalam Pertamina memang sudah selayaknya untuk didepak karena tidak bekerja secara profesional. “Selamat buat Pak Ahok yang menjadi Komut Pertamina, saatnya bersih-bersih dan meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Pertamina,” ucapnya.
“Mereka yang sudah bermain politik di Pertamina bukan bekerja secara profesional sudah layaknya didepak,” tambah Guntur Romli.
1. Basuki Tjahaja Purnama
Komisaris Utama PT Pertamina (persero)
2. Budi Gunawan Sadikin
Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (persero)
3. Emma Sri Martini
Direktur Keuangan PT Pertamina (persero)
Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, Begini Rekam Jejak Karir dan Pendidikannya
Sejumlah pengamat justru menilai Ahok alias Basuki Cahaya Purnama lebih mampu dari sekadar menjabat Komisaris Utama Pertamina, karena latas belakang pendidikannya.
Sebagai mantan politisi dan pengusaha, Ahok sebenarnya memiliki sejumlah pengalaman hebat di bidang pemerintahan, pengusaha maupun latar belakang pendidikannya yang sangat memungkinkan jika dia bisa menjabat lebih dari sekadar Komisaris Utama.
Ahok dinilai cukup mumpuni di bidang manajerial, memiliki pengalaman kepemimpinan yang apik ketika menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, seorang pengusaha yang sukses di bidangnya.
Terkait latar belakang pendidikan Ahok pun dianggap cocok duduk di jajaran petinggi Pertamina, mengingat Ahok adalah lulusan Tri Sakti.
Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior Visi Integritas Danang Widoyoko seperti dilansir dari CNN, menilai, Ahok sebenarnya dianggap mumpuni untuk menjabat Komisaris Utama, bahkan lebih dari itu, sebagai seorang eksekutor di lapangan, bukan hanya terkait kebijakan.
"Menurut saya pribadi, hanya pada level kebijakan saja sebenarnya kurang. Akan terasa lebih kalau dia (Ahok) yang mengeksekusi langsung," ujarnya.
Ahok memiliki kemampuan lebih dari sekadar komisaris utama. Ahok, lanjut dia, sosok ideal sebagai eksekutor bisnis Pertamina.
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai, meski ditunuk sebagai komisaris utama sebagai pengawas kinerja direksi perusahaan belum berjalan optimal, namun Ahok bisa memberikan pengaruh kepada kinerja Pertamina.
Dengan syarat Ahok bisa turun langsung ke lapangan.
"Kalau fungsi komisaris utama ini dioptimalisasi, maka kinerja komut BUMN akan cukup penting, akan lebih pas, supaya mendapatkan pandangan yang lebih luas dan komprehensif," ujar Fithra.
Terkait dengan latar belakang pendidikan dan rekam jejak Karir Ahok berikut ini fakta-fakta tentang sosok yang kerap dianggap kontroversi tetapi memiliki kemampuan baik dalam menjalankan dan menata kinerja sebuah lembaga.
Lahir di Belitung Timur
Ahok dengan asli Basuki Cahaya Purnama, kini berusia 53 tahun, lahir di Belitung Timur, sebuah kabupaten di Babel. Masa kecilnya dihabiskan di Belitung Timur, dan menghabis pendidikan hingga SMP.
Sebagai sosok yang haus akan belajar Ahok kemudian menempuh pendidikan SMA di Jakarta. Ahok dibesarkan di lingkungan keluarga yang bersahaja, tetapi seorang pedagang di Desa Gantung Belitung Timur.
Pendidikan
Ahok mengenyam pendidikan mulai dari SD dan menamatkan SMP di Belitung Timur, dia melanjutkan pendidikan tingkat SMA di SM II PSKD Jakarta,
di mana saat menempuh pendidikan Ahok dititipkan oleh kelarganya kepada Misribu Andi Baso Amier binti Acca, yang merupakan ibu angkatnya.
Setelah menamatkan SMA, Ahok kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Trisakti, dengan jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral dan meraih gelar insinyur pada usia 24 tahun, di tahun 1990.
Pada tahun 1994, setelah dia menamatkan SI, Ahok kemudian melanjutkan magisternya di Bidang Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya dan selesai pada tahun 1994.
Karir Bisnis
Lahir dari keluarga pedagang dan pengusaha, naluri Bisnis Ahok memang terasah, apalagi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Ahok kemudian pulang ke Belitung dan melangkah kakinya dengan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah tahun 1989.
Pada tahun 1992, Ahok memulai kiprahnya di dunia bisnis dengan menjabat sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersana, untuk persiapan pembangunan Pabrik Gravel Pack Sand (GPS) di mana Pabrik berdiri pada tahun 1995.
Juga menjabat dan bekerja di PT Simaxindo Primadaya, namun pada tahun 1995 Ahok kemudian memutuskan mundur dan memilih menjadi pengusaha.
Dia kemudian mendirikan Pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang Kecamatan Manggar Belitung Timur.
Di mana Pabrik yang dibangun di Pulau Belitung khusus memanfaatkan Teknologi Amerika dan Jerman dalam pengolahan Pasir Kuarsa.
Usaha yang dimulai Ahok tersebut kelak menjadi cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).
Kiprah Politik dan Pemerintahan
1. Bupati Belitung Timur
Meski berlatar belakang seorang pengusaha, Ahok adalah sosok yang mumpuni di bidang kepemimpinan dan politik, sehingga tak heran jika kemudian dia terpilih sebagai Bupati Belitung Timur berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama.
2. Anggota DPR RI 2009-2014
Ahok sebenarnya mencalonkan diri, sebagai Gubernur Babel pada 2007, namun tidak terpilih dan kalah suara dari pesaing beratnya Eko Maulana Ali. Namun karir Ahok tidak surut di dunia politik, dia kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar wakil dari Babel.
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
Pada tahun 2011, Basuki Cahaya Purnama didaulat menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dan terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.
4. Gubernur DKI Jakarta
Setelah sempat menjabat sebagai pelaksana tugas setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden RI, maka Ahok kemudian ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta denitif.