Pengamat  Sebut Penghapusan Pajak Progresif Efeknya Bisa Meningkatkan Penggunaan Mobil Pribadi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - 
Dalam rangka memperingati HUT RI ke 80, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dengan nama "Merdeka Pajak".

Ada empat yang masuk program pemutihan pajak kendaraan, pertama  cukup bayar PKB 1 tahun saja, bebas tunggakan dan sanksi administratif tahun pajak sebelumnya. Kedua, bebas biaya BBN-KB II, ketiga bebas biaya pajak progresif dan keempat, bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu. 

Menurut Pengamat ekonomi Sumsel dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Dr Sri Rahayu SE MM, adanya pemutihan pajak kendaraan tidak terlalu berdampak pada perekonomian. 

"Dampak memang ada, namun memang tidak terlalu berdampak. Bahkan menimbulkan penurunan pendapat daerah, yang artinya kalau pendapat turun perekonomian akan turun juga," kata Sri Rahayu, Selasa (19/8/2025). 

Menurutnya, dengan adanya pemutihan pajak kalau yang dihapuskan tunggakan keseluruhan dan hanya bayar yang berjalan memang ada sedikit pengaruh ke ekonomi. Namun tidak begitu signifikan. 

"Setelah diberikan pemutihan pajak, harusnya pemerintah memberikan sanksi jika kedepannya wajib pajak yang sudah pernah melakukan pemutihan pajak kembali melakukan pemutihan pajak. Hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat disiplin," katanya. 

Sebab menurutnya jika diberikan pemutihan pajak secara berulang ada  pemikiran bayar pajak saat pemutihan saja.

Untuk itu image tersebut harus dihilangkan, jangan nunggu ada pemutihan pajak baru mau bayar. 

"Lalu terkait progresif kendaraan dihapuskan, esensinya jadi tidak tersampaikan. Tujuan dari diberlakukannya pajak progresif,  supaya menekankan jumlah kendaraan, agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum," katanya. 

Lalu jika progresif dihapuskan maka masyarakat akan berpikir untuk membeli kendaraan lebih dari satu dalam satu keluarga.

Efeknya penggunaan kendaraan pribadi bisa-bisa kembali meningkat dan tranportasi umum jadi kurang diminati. 

"Untuk saran supaya perekonomian meningkat dengan membina UMKM, karena UMKM ini yang masih bisa bertahan dalam kondisi apapun. Bisa dengan memberikan pelatihan, diberikan pendamping kalau ada yang mau ekspor dan lain-lain," katanya.