Bus Kaleng Dilarang Masuk Kampus Unsri Indralaya, Begini Respon Komisi V DPRD Sumsel 

SRIPOKU. COM, PALEMBANG - Komisi V DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), angkat suara terkait kesulitan transportasi yang dialami para mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) yang menempuh pendidikan di Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Menurut anggota Komisi V DPRD Sumsel Hj Lury Elza pihaknya mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan pihak kampus segera mengambil langkah strategis guna mengatasi persoalan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ia pun menyesalkan kericuhan di Kampus Unsri Indralaya, akibat persoalan transportasi mahasiswa tersebut.

"Di mana dari berita beredar bahwa kebijakan yang hanya memperbolehkan Bus Damri masuk terminal kampus itu, perlu ditinjau ulang, karena jumlah armada saja tidak mencukupi, " kata Lury, Kamis (28/8/2025). 

Dijelaskan politisi partai Golkar ini, bus kaleng atau bus organda yang selama ini membantu mobilitas mahasiswa Unsri Indralaya, seharusnya bisa diatur dan diajak kerja sama, bukan dilarang total. 

"Saya selaku anggota DPRD Provinsi Sumsel bersama rekan akan mendorong pihak terkait, terutama Dishub, pihak pendidikan Unsri, Damri, hingga mahasiswa itu sendiri untuk duduk bersama mencari solusi, " jelasnya. 

Ditambahkan putri Gubernur Sumsel periode 2008-2018 Alex Noerdin ini, Komisi V DPRD Sumsel sangat terbuka dan siap memfasilitasi dialog agar mahasiswa mendapatkan transportasi yang layak, aman, dan memadai.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Sumsel David Hardiyanto Aljufri, jika masalah transportasi untuk mahasiswa Unsri ini harus dicarikan solusi segera. 

"Mahasiswa Unsri di Indralaya banyak yang menghadapi kesulitan untuk akses transportasi, terutama dari dan ke Palembang. Ini persoalan serius, karena tidak semua mahasiswa tinggal di indekos di Indralaya," 
paparnya. 

David menambahkan, pihaknya juga akan mengupayakan solusi melalui jalur legislatif dengan mendorong kembali pemanfaatan kereta api untuk mahasiswa. 

“Kami akan minta kepada pihak perkeretaapian agar layanan untuk mahasiswa diatur ulang, agar lebih terjadwal dan terjangkau. Negara harus hadir untuk mahasiswa,” pungkasnya.