Wakil Rakyat OKUT Soroti Minimnya Kontribusi PT BPR: Jangan Sampai Warga Hanya Dapat Debu & Limbah

Selain isu CSR, Komisi III juga menyoroti praktik operasional PT BPR. Harga jual beras yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan, belum pernah dievaluasi secara terbuka kepada publik.

"Kalau perusahaan sudah mengambil keuntungan dari daerah ini, semestinya mereka juga hadir untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya dapat debu dan limbah, sementara keuntungan dibawa keluar daerah," tandas Junaidi.

Komisi III berjanji akan terus menindaklanjuti persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk meninjau ulang segala bentuk kerja sama atau izin yang telah diberikan kepada PT BPR.