Gedung PSRAN Sukabangun Palembang Direhab Tanpa Papan Proyek, Lurah dan Warga Minta Transparansi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Setelah lama terbengkalai, bangunan Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PSRAN) di Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, kini mulai dilakukan perbaikan, Senin (14/7/2025).

Namun, proses rehabilitasi tersebut menimbulkan pertanyaan karena tidak disertai papan proyek sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Pantauan di lokasi, sejumlah pekerja tampak telah memulai aktivitas pembangunan, meskipun tidak ada informasi resmi yang terpampang mengenai nama kontraktor, sumber anggaran, atau lama pengerjaan.

Lurah Sukabangun, Hendrik Buditama, MSi, membenarkan adanya kegiatan perbaikan di gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu.

Ia mengungkapkan, informasi yang ia terima menyebutkan bahwa fungsi gedung akan dialihkan menjadi Sekolah Rakyat.

Baca juga: Sekolah Rakyat Palembang Siap Melaksanakan Belajar Mengajar 14 Juli 2025, Berikut Lokasinya

“Benar, gedung Panti Sosial sekarang sedang dalam proses rehab. Informasinya, nanti akan dijadikan Sekolah Rakyat, bukan lagi panti sosial,” ujar Hendrik saat dikonfirmasi Sripoku.com.

Namun terkait ketiadaan papan proyek di lokasi pekerjaan, Hendrik menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan pihak kelurahan.

Meski begitu, ia menyatakan akan ikut menanyakan dan mengawasi kegiatan pembangunan agar berjalan transparan dan sesuai aturan.

“Ya, kita akan sama-sama tanyakan. Kita juga punya tanggung jawab untuk ikut mengawasi pembangunan di wilayah kita agar masyarakat tahu proyek ini untuk apa,” ujarnya.

Baca juga: Dinas Sosial Lakukan Validasi Data Calon Siswa Sekolah Rakyat di Palembang

Sementara itu, Indra Purnama, salah satu pemuda dari Sukabangun, turut menyuarakan keprihatinannya terkait minimnya transparansi proyek tersebut.

Ia meminta kontraktor menunjukkan itikad baik dengan segera memasang papan proyek sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Sudah dua minggu bekerja, tapi belum ada papan proyek. Di zaman sekarang, pembangunan rumah ibadah saja bisa jadi ajang korupsi, apalagi ini hanya proyek rehab gedung sosial,” tegas Indra.

Ia berharap agar pihak kontraktor maupun instansi terkait segera memberikan penjelasan dan membuka informasi proyek ke publik demi menghindari kecurigaan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Dinas Sosial Lakukan Validasi Data Calon Siswa Sekolah Rakyat di Palembang

Butuh Pengawasan Bersama

Ketidakhadiran papan proyek kerap menjadi sorotan karena melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Padahal, sesuai ketentuan, setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan dana negara wajib mencantumkan informasi seperti nama kegiatan, nilai kontrak, sumber dana, pelaksana, serta waktu pelaksanaan.

Dengan adanya sorotan dari warga dan pemerintah kelurahan, diharapkan pihak terkait segera menindaklanjuti dan memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan serta memberi manfaat bagi masyarakat.