Dedi Mulyadi Bakal Hapus PR Anak Sekolah, Duga Kuat Sering Dikerjakan Orangtua: Jadi Beban Rumah

SRIPOKU.COM - Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan atas aksinya yang ingin menghapus PR anak sekolah.

Menurut Dedi Mulyadi selama ini PR anak sekolah tersebut kebanyakan dikerjakan oleh orang tua.

Hal itu pun menjadi beban di rumah, padahal menurut Dedi Mulyadi seharusnya semua hal yang bersangkutan dengan sekolah haruslah dikerjakan di sekolah.

Termasuk pula PR atau tugas sekolah lainnya.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menghapus pekerjaan rumah bagi anak sekolah," ujar Dedi dilansir dari TribunBogor.

Dedi mengungkapkan, ada kekeliruan dalam pemberian PR untuk siswa.

Selama ini, kata dia, PR siswa khususnya untuk tingkat sekolah dasar (SD) justru dikerjakan oleh orang tua.

"Karena selama ini kan ada sesuatu yang ironi. Ironinya bagaimana? Gurunya ngasih PR pada muridnya, yang ngerjainnya orang tuanya," ucapnya.

Baca juga: 100 Hari Jadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Dapat 7 Julukan, Tukang Ngonten hingga Raja Sunda

Menurutnya, semua urusan yang berkaitan dengan pembelajaran harus diselesaikan di sekolah.

Sementara di rumah, anak-anak tinggal istirahat dan membantu orang tua.

"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban rumah, di rumah anak-anak tidur rileks, baca buku, olahraga, fokus membantu orang tua," katanya.

Dedi Mulyadi Tegas tak Akan Hentikan Programnya

Sementara itu terkait programnya mendidik anak nakal di Barak sempat menjadi sorotan.

Dedi Mulyadi dengan tegas menyebut tak akan mengehentikan program pendidikan militer yang sudah dilakukannya.

Dedi Mulyadi lantas menyinggung sosok yang ingin pendidikan militer yang telah berjalan itu gagal.

Menurut Dedi Mulyadi, pihak yang ingin program pendidikan itu gagal adalah kelompok yang menjadikan politik sebagai tujuan utama dalam hidup.

"Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya," kata Dedi Mulyadi dalam pidato peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Gasibu, seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Dedi menegaskan pihak-pihak tersebut tak mampu membedakan antara kepentingan politik dan kepentingan kebangsaan.

Ia menyindir, meskipun sebuah kebijakan baik, akan tetap dicap buruk jika tidak sejalan secara politik.

"Walau kebijakannya baik, karena beda kepentingan politiknya, dia akan mengatakan buruk, dan walau kebijakannya buruk karena sama kepentingan politiknya akan dikatakan baik," tegasnya.

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pendidikan ini bukan bentuk militerisasi, melainkan semangat membangun karakter disiplin pada siswa.

"Semangat militer bukan militerisasi," tegas Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi juga menegaskan tidak akan menghentikan program  tersebut.

Menurutnya, program ini terbukti efektif dalam mengubah perilaku remaja bermasalah menjadi lebih disiplin dan bertanggung-jawab.

"Ada yang merekomendasikan menghentikan, saya tidak akan menghentikan, akan terus melaksanakan karena itu efektif," kata Dedi Mulyadi.

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News