Kesal Sumber Uangnya Dikuliti, Dedi Mulyadi Blak-blakan Akui Jadi Gubernur Konten: Daripada Molor

SRIPOKU.COM - Baru-baru ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tampak kesal saat sumber uangnya dikuliti.

Akhirnya Dedi Mulyadi pun mengungkap sumber dana yang sering diberikannya kepada masyarakat Jawa Barat.

Diketahui sosok Dedi Mulyadi memang sering menjadi sorotan lantaran kebijakan yang dibuatnya.

Salah satu yang viral adalah tentang didikan militer ala Dedi Mulyadi untuk anak nakal.

Tak cuma itu, belum lama ini Dedi Mulyadi membuat pernyataan tentang uang Rp 25 juta.

Dimana Dedi Mulyadi berniat memberikan bonus kepada para petugas yang akan berdinas saat upacara peringatan HUT RI 17 Agustus mendatang.

Tidak tanggung-tanggung, Dedi Mulyadi pun berencana akan mengeluarkan kocek Rp25 juta per orang.

"Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini Rp25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing," tutur Dedi Mulyadi dilansir dari TribunJabar.

Baca juga: Berantas Premanisme, Selain Didikan Militer Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Jam Malam untuk Pelajar

"Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi," tambah dia.

Selain untuk petugas upacara dari siswa didik, Dedi Mulyadi pun akan mengeluarkan bonus yang sama bagi petugas lainnya.

"Tentunya buat petugas yang lain juga kami siapkan Rp25 juta," jelasnya.

Kemudian, Dedi Mulyadi pun langsung membeberkan sumber dana bonus tersebut.

"Nanti ditanya lagi, 'Itu duit dari mana?' ladang ngonten!" kata Dedi Mulyadi, disambut tawa peserta upacara.

"Saya selalu ditanya, 'Pak Dedi, duitnya dari mana? Ngonten?' Habis itu dipermasalahin lagi," imbuhnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut, dirinya lebih baik dikenal sebagai "Gubernur Konten" daripada gubernur yang kerjanya tidak langsung terlihat.

"Gubernur konten lebih baik, punya duit diberikan kepada rakyat, daripada 'gubernur molor'," tuturnya.

"Daripada 'gubernur tidur', 'gubernur protokoler', 'gubernur ingin dihargai', 'gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar Negeri', teu hayang teuing(tidak mau)," ucapnya.

Dedi Mulyadi dicap akan jadikan Jabar bak kerajaan

Sebelumnya, Fraksi PDIP, Doni Maradona itu tampak menyoroti kebijakan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi.

Disebutkan Doni, Dedi Mulyadi seperti akan memberlakukan sistem kerajaan di Jawa Barat.

Doni menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya dikutip dari Tribun Jabar.

Doni pun lantas menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi.

Doni menilai kebijakan-kebijakan itu merupakan kebijakan kontroversial dan tidak melibatkan DPRD.

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ucap Doni.

Reaksi Menohok Dedi Mulyadi Usai Fraksi PDIP Jabar Pilih 'Walk Out'

Sebelumnya aksi walk out dilakukan fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini terjadi saat rapat paripurna DPRD Jabar Jumat (16/5/2025).

Lantaran ucapan Kang Dedi Mulyadi (KDM ) viral di media sosial.

Adapun ucapan Dedi Mulyadi yang disorot PDIP ketika berpidato pada 7 Mei 2025 lalu di Cirebon.

Melansir Tribun Jabar, dalam pidato di Cirebon pada 7 Mei 2025, Dedi Mulyadi membahas soal pembangunan di hadapan para Kades se-Jabar. 

Saat itu, Dedi menyatakan jika dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti), rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News