Daya Tampung Penerimaan SMP Negeri Tahun 2025 di Kota Palembang 19 Ribu Siswa

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Anggota DPRD Kota Palembang Mgs Syaiful Padli mengatakan, daya tampung calon siswa baru yang akan masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Palembang, tahun 2025 sebanyak 19 ribuan. 

Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 9 ribuan calon siswa yang tidak tertampung nantinya, dan bisa dialihkan ke SMP swasta. 

Hal ini diungkapkan Syaiful, saat dirinya bersama anggota DPRD Palembang lainnya melakukan reses ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang beberapa hari lalu. 

"SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) jumlah SD di Kota Palembang ada sekitar 249 dan SMP 61. Lulusan SD ada di angka 28 ribuan dan penerimaan SMP itu di angka 19 ribuan. Artinya ada 9 ribuan yang tidak tertampung di sekolah negeri nanti, " kata Syaiful. 

Menurut Syaiful, hal ini menjadi peluang SMP swasta untuk tetap mendapat calon siswa baru nantinya, sehingga sekolah swasta tetap diakomodir.

"InsyaAllah mudah- mudahan sekolah swasta tidak akan kehilangan murid, karena masih ada sisa siswa yang tidak tertampung di negeri ke sekolah swasta, " jelasnya.

Selain itu, sekolah swasta yang ada juga nantinya akan mendapatkan bantuan dana dari APBD Palembang, khususnya bagi siswa yang kurang mampu. 

"Tadi terinformasi bahwa pasa 2026 pak Wali akan membuat alokasi dana bantuan, untuk sekolah- sekolah swasta di Palembang dari APBD, yang selama ini tidak diberi, tapi itu ada syarat dan ketentuan, " capanya. 

Di sisi lain dalam reses itu, pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat ada beberapa sekolah yang disinyalir ada pungli (Pungutan Liar), maka pihaknya minta Disdik untuk lebih mengetatkan lagi atau mengevaluasi terhadap sekolah- sekolah tersebut. 

"Tadi dikatakan terhadap misal dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kan ada aturan yang sangat detail, karena sudah ada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) itu agak susah kalau terkait anggaran BOS itu bermain- main sangat sulit. Kenapa ada isu- isu pungli dan kami mengkonfirmasi Disdik sejauh mana isu pungli itu ada, kami minta dari Disdik untuk pro aktif datangi sekolah- sekolah yang disinyalir tersebut dan akan diselesaikan mereka, " tandasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyatakan, dalam reses itu pihaknya menerima masukan yang nantinya akan diperjuangkan di legislatif. 

"Kami juga menyerap aspirasi, misal tadi ada sekolah di Sileberanti Jakabaring yang bangunnya tidak layak dan segala macam. Nah, kami minta Disdik untuk membuat kedepan seperti klasifikasi rusak berat, ringan dan sedang untuk diprioritaskan di tahun anggaran 2026," tukasnya. 

Sementara, Walikota Palembang Ratu Dewa melalui Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri mengungkapkan, rencana bantuan bagi sekolah swasta itu khususnya bagi siswa memang ada dan diharapkan bisa terealisasi pada 2026.

Dijelaskannya, calon siswa yang tidak tertampung pada SPMB sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta terdekat domisili, dan sekolah swasta yang dipilih sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, minimal akreditasi B dan bukan sekolah swasta favorit atau unggulan.