Latihan Soal Esay Penilaian Akhir Sumatif PPKN Kelas 9 SMP/MTs, Soal 2025 Dilengkapi Kunci Jawaban

SRIPOKU.COM - Pada artikel ini tersaji latihan soal Penilaian Akhir Sumatif PPKN kelas 9 SMP/MTs semester 2 Kurikulum Merdeka.   

Soal dilengkapi kunci jawaban ini diharapkan dapat membantu siswa untuk acuan belajar secara mandiri dalam mempersiapkan ujian sekolah.

Baca juga: Kumpulan Latihan Soal Penilaian Akhir Sumatif PPKN Kelas 9 SMP/MTs, Soal 2025 Beserta Kunci Jawaban

Baca juga: Latihan Soal Esay Penilaian Akhir Sumatif Prakarya Kelas 9 SMP/MTs, Soal 2025 Beserta Kunci Jawaban

1. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Tuliskan Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soepomo ! 

Jawaban : 

Rumusan dasar negara menurut Moh. Yamin : 

a. Persatuan
b. Kekeluargaan
c. Keseimbangan lahir dan batin
d. Musyawarah
e. Keadilan Rakyat 

2. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Tata urutan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Sebutkan 4 prinsip atau asas umum yang berlaku dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ! 

Jawaban : 

Prinsip atau asas umum yang berlaku dalam tata urutan perundang-undangan: 

a. Dasar peraruran perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan

b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.

c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.

d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. 

3. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ! 

Jawaban : 

Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia : 

a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar persatuan (pokok pikiran persatuan) 

b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan) 

c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan) 

d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran ketuhanan) 

4. Menurut Soerjono Soekamto, “masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial”. masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Sebutkan  4 jenis faktor penyebab masalah sosial ! 

Jawaban : 

4 jenis faktor penyebab masalah sosial: 

1. Faktor ekonomi
2. Faktor budaya
3. Faktor biologis
4. Faktor psikologis 

5. Membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari apparat keamanan, seperti Polisi atau TNI saja, namun juga sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela sesuai dengan kemampuan masing masing. Membela negara harus didasarkan pada  peraturan perundang-undangan yang ada. Tuliskan 4 dasar hukum yang mangatur tentang bela Negara ! 

Jawaban : 

a. UUD NRI Tahun 1945
• pasal 27 (3)
• pasal 30 (1)
• pasal 30 (2)
• pasal 30 (3)
• pasal 30 (4)
• pasal 30 (5) 

b. Ketetapan MPR (Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000)
• Undang-Undang
• UU Nomor 2 Tahun 2002
• UU Nomor 3 Tahun 2002
• UU Nomor 34 Tahun 2004
• UU Nomor 39 Tahun 1999
• UU Nomor 23 Tahun 2014

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.