UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Pengamat: Isu Ijazah Palsu Upaya Ganggu Transisi Pemerintahan

SRIPOKU.COM- Pengamat hukum dan politik, Pieter C. Zulkifli, menilai bahwa isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya serangan terhadap mantan Presiden RI ke-7 tersebut, tetapi juga bagian dari strategi sistematis untuk mengganggu transisi pemerintahan menuju era Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menurut Pieter, narasi ini kembali dimunculkan di tengah masa transisi pemerintahan, meski sebelumnya telah dibantah secara terbuka oleh Jokowi dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Jika kita tarik benang merahnya, kampanye narasi semacam ini bukan semata menyerang Jokowi, tapi bisa menjadi upaya sistematis untuk mengganggu legitimasi pemerintahan berikutnya,” ujar Pieter dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Menurut Peter, isu itu diangkat seolah-olah merupakan skandal besar yang ditutup-tutupi, padahal UGM telah menyatakan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan dengan rekam jejak akademik yang terdokumentasi.

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam."

"Kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” ujar Pieter.

Peter pun mengajak publik untuk memahami motif di balik munculnya kembali isu tersebut dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kegaduhan yang ditimbulkan. 

Selain itu, Peter mendorong masyarakat agar menjaga demokrasi dari erosi etika dan nalar di era informasi terbuka seperti saat ini.

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil Rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi."

"Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” katanya.

4 Orang Dilaporkan Buntut Tudingan Ijazah Palsu

Sebanyak empat orang resmi dilaporkan ke polisi imbas tudingan ijazah palsu milik Jokowi tersebut.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Patriot Nusantara bersama sejumlah relawan Jokowi resmi melaporkan dugaan penghasutan ke Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut, bukti-bukti berupa pernyataan lisan dan tulisan yang dinilai memicu keresahan di masyarakat sudah dilampirkan.