Wawako Prima Salam Tegaskan Komitmen Berantas Pungli di Palembang, Tak Gentar Intervensi Petinggi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Walikota (Wawako) Palembang, Prima Salam, menyatakan dengan tegas komitmennya bersama Walikota Ratu Dewa untuk memberantas habis praktik pungutan liar (pungli) di seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang selama masa jabatan lima tahun ke depan.

"Simbol RDPS (Ratu Dewa- Prima Salam) itu, akan memberantas atau tidak pernah ada lagi pungli- pungli di Palembang, aku dak perlu duit. Itulah simbol kepemimpinan RDPS," ujar Prima Salam saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Camat Ilir Barat (IB) I Palembang, Senin (14/4/2025).

Bahkan, Prima menyatakan kesiapannya untuk mencopot pejabat yang terbukti melakukan pungli, tanpa terkecuali meskipun pejabat tersebut memiliki kedekatan dengan petinggi negara. Mengingat Partai Gerindra, partai yang menaunginya, siap memberikan dukungan penuh dalam penegakan aturan ini.

"Fokus tidak akan pernah pungli perizinan dari oknum- oknum yang memperkaya dirinya, menyalahi aturan. Siapapun dia, aku dak pernah takut karena kami lah ngomong sama Ahmad Muzani (Sekjen Partai Gerindra) dan Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian DPP Gerindra), kuat kami atau dio demi menegakkan aturan," tegas Ketua DPC Partai Gerindra Palembang ini.

Lebih lanjut, Prima Salam dengan lantang menyatakan bahwa dirinya tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun dalam upaya memberantas pungli dan menindak pejabat yang melanggar aturan. Ia bahkan menyebutkan dukungan kuat dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Pemimpin kadang banyak takut diintervensi ini si A, B dan C. Jika anda (intervensi) miliki bintang satu saya bintang dua. Anda bintang dua saya bintang tiga, anda bintang empat saya ada Prabowo dan lima tahun ini bisa aman," paparnya.

Terkait video viral dirinya yang marah kepada salah satu Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Palembang beberapa waktu lalu terkait pembangunan di atas Daerah Aliran Sungai (DAS), Prima menjelaskan bahwa tindakannya tersebut didasari oleh penegakan aturan.

"Saya berteman dekat dengan Aris (Kabid PU PR), tapi karena hanya dia saat itu jadi sasaran karena setiap yang dibangun ada kajian teoritis, dan kenapa pulo dia yang datang saat itu. Jadi, saya minta pak Camat kan ada izin kanan kiri depan belakang, kalau ada aturan itu ditegakkan pasti tidak terjadi," tegasnya.

Prima menegaskan bahwa jika jembatan di atas DAS di Jalan Angkatan 45 terbukti melanggar aturan, maka akan segera dibongkar. Ia juga mengingatkan bahwa ada mekanisme perizinan bangunan di atas DAS dengan konsekuensi hukuman bagi pejabat yang mengeluarkan izin secara tidak benar.

"Pastinya, ada syarat bangunan di atas DAS di mana pejabat punya izin mengeluarkannya, yang nanti ada punishment jika salah, dan tidak perlu nantang aku karena itu hak preogratif kepala daerah. Kata guru aku Ustadz Abdul Somad semakin banyak orang mengatakan atau menjelekkan kita, semakin cepat Allah menyelesaikan permasalah kamu pribadi dan amanah ke depannya," tandasnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk bekerja dengan ikhlas demi masyarakat Palembang dan mengingatkan bahwa jika ingin kaya, sebaiknya menjadi pengusaha, bukan menjadi pelayan masyarakat.

"Kalau begawe (kerja) silahkan jangan pernah peras rakyat, karena Allah sudah menakdirkan rezeki kita dari lahir sampai mati," ucapnya.

Prima juga menekankan komitmen Pemkot Palembang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di tingkat kecamatan, yang merupakan garda terdepan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Pelayanan publik di kecamatan harus cepat, tepat, dan ramah. Ini bukan sekadar prosedur birokrasi, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Warga datang ke sini untuk mendapatkan solusi,” papar Prima Salam.

Lebih lanjut, Prima mengingatkan seluruh ASN di kecamatan untuk memahami fungsi pelayanan sebagai bentuk pengabdian dan bekerja dengan empati.

Dalam kesempatan tersebut, Prima juga menyampaikan hasil investigasi inspektorat terkait dugaan pemaksaan sumbangan untuk perjalanan ke Lampung yang dituduhkan kepada Camat IB I, Alexander, dan Lurah Siring Agung. Hasilnya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak ada unsur pemaksaan.

"Jadi hasil klarifikasi viral pak Camat dan pak Lurah, kami sudah mengklarifikasi atas dugaan pemaksaan sumbangan jalan ke lampung hal ini tidak ada paksaan dan tidak benar, karena bukan inisiatif pak Camat atau Lurah tapi gagasan forum RT/ RW Kelurahan Siring Agung. Kesimpulannya, berita viral pemaksaan sumbangan dari pak Camat dan Lurah adalah berita tidak benar yang tidak cukup bukti dan kita anggap selesai," pungkasnya.

Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamia Haryanti, mengingatkan seluruh ASN bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sesuai aturan dan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Camat Ilir Barat I, Alexander, menyambut baik arahan dari Wakil Walikota dan menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.