Kisi-Kisi Ujian Sekolah PPKN Kelas 12 SMA/MA, Persiapan Ujian Tahun 2025 Dilengkapi Kunci Jawaban

SRIPOKU.COM - Pada artikel ini tersaji kisi-kisi Ujian Sekolah mata pelajaran PPKN kelas 12 SMA/MA semester 2 Kurikulum Merdeka.

Soal dilengkapi kunci jawaban ini diharapkan dapat membantu siswa untuk acuan belajar secara mandiri dalam mempersiapkan ujian sekolah. 

Baca juga: Kisi-Kisi Ujian Sekolah Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA/MA, Soal Terbaru 2025 Disertai Kunci Jawaban

Baca juga: Kisi-Kisi Ujian Sekolah Geografi Kelas 12 SMA/MA, Soal Terbaru 2025 Dilengkapi Kunci Jawaban

1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi

A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

C. landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya

D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

Jawaban : B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara

2. Sikap sebagai warganegara yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengamalan alinea pertama pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah rakyat Indonesia

A. menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk

B. mendukung invasi negara maju ke negara berkembang

C. mendukung kemerdekaan bangsa dalam wilayah yang sama

D. tunduk dan taat terhadap negara yang berjasa kepada Negara Indonesia

E. menolak terjadinya dominasi asing ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jawaban : A. menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk

3. Sebagai suatu idelogi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga nilai-nilai yang dikandung tidak bersifat statis tetapi dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman, inilah makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangn zaman meliputi nilai instrumental dan praksis, yang dimaksud nilai instrumental adalah ...

A. sistem politik negara yang sedang berjalan.

B. sistem pemerintahan dengan diikuti sistem multipartai.

C. peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

D. sikap saling hormat menghormati antar masyarakat yang berbeda latar belakang.

E. partisipasi rakyat dalam memberi kritikan dan masukan pada kekuasaan pemerintah.

Jawaban : C. peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

4. Sebagai sumber nilai, Pancasila memiliki makna ....

A. sumber moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

B. nilai-nilai setiap sila mengikat masyarakat tertentu

C. menjadi sumber yang harus dikembangkan

D. nilai-nilai pancasila dapat berubah-ubah

E. tiap-tiap nilai di yakini kebenarannya

Jawaban : A. sumber moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

5. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil seringkali masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang komplek. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 peristiwa tersebut di atas merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada ....

A. melindungi segenap bangsa indonesia.

B. memajukan kesejahteraan umum.

C. mencerdaskan kehidupan bangsa.

D. menciptakan ketertiban umum.

E. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jawaban : A. melindungi segenap bangsa indonesia.

6. Salah satu agenda reformasi adalah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 salah satunya adalah pasal 3 ayat (1) yaitu MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara berubah menjadi MPR berwenang menetapkan UUD. Konsekuensi/akibat dari amandemen pasal tersebut adalah

A. MPR sebagai lembaga tinggi negara.

B. MPR pemegang kekuasaan tertinggi negara.

C. MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR.

D. Presiden harus mempertanggung jawabkan semua kebijakannya pada MPR.

E. semua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan harus melalui persetujuan MPR

Jawaban : C. MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR.

7. Salah satu kewenangan Pengadilan Tinggi adalah ...

A. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya

B. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang masing-masing berbeda wilayah hukumnya

C. memeriksa sengketa kewenangan mengadili antara satu lingkungan pengadilan dengan pengadilan di lingkungan pengadilan lain

D. memutus perkara tindak pidana sebelum terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri

E. memutuskan perkara setelah menetapkan lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut

Jawaban : A. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya

8. Perhatikan contoh peristiwa berikut!

Seorang hakim memohon maaf kepada terdakwa dan hadirin yang hadir di persidangan setelah memutuskan perkara pencurian terhadap seorang wanita selaku terdakwa. Mohon maaf saya harus membuat keputusan hukum karena ibu ini telah melakukan pencurian walaupun pencurian ini dilakukan karena faktor keterpaksaan tidak memiliki uang untuk beli obat karena anaknya sakit dan perlu pertolongan, tetapi saya harus memutuskan bahwa ibu ini bersalah telah mengambil barang yang bukan haknya dan merugikan orang lain dan kepentingan umum, demikian ucapan hakim itu setelah selesai persidangan.

Dari kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut di atas menunjukkan ....

A. keputusan hakim tidak manusiawi.

B. hakim membuat keputusan yang kontroversi.

C. hukum tanpa pandang bulu siapapun yang salah.

D. hukum harus mengesampingkan unsur keadilan.

E. hakim harus lebih berhati-hati agar tidak mempermainkan hukum.

Jawaban : C. hukum tanpa pandang bulu siapapun yang salah.

9. Kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara merupakan indikasi masih lemahnya integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan masyarakat. Di bawah ini beberapa lembaga hukum yang menangani kasus korupsi pejabat negara antara lain KPK. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada

A. pengadilan negeri.

B. peradilan negeri.

C. pengadilan tipikor.

D. peradilan ad hoc.

E. pengadilan tinggi.

Jawaban : C. pengadilan tipikor.

10. Di indonesia terdapat agama yang beraneka ragam namun pemerintah sudah membebaskan penduduk indonesia agar dapat memeluk agamanya masing masing dan memepercayainya, kita sebagai warga indonesia harus memiliki sifat yang terkandung dalam sila 1 yaitu ...

A. saling menghormati antar agama

B. saling mengejek antar agama

C. saling menghina antar agama

D. saling menginformasikan apa yang di ajarkan pada agamanya

E. saling mengingatkan waktu ibadah

Jawaban : A. saling menghormati antar agama

11. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ...

A. terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat

B. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan

C. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat

D. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional

E. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Jawaban : A. terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat

12. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang memahami pentingnya HAM. Oleh karena itu, pentingnya upaya penghormatan, perlindungan dan peneggakkan HAM dilaksanakan dalam rangka ...

A. melindungi kelompok mayoritas

B. mencegah perlakuan diskriminatif

C. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

D. mendukung kelompok minoritas yang berkuasa

E. menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat

Jawaban : E. menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat

13. Kasus kasus pelanggaran di Indonesia telah banyak terjadi yang dapat kita temui disekitar kita. Mulai dari hal kecil hingga hal besar yang berujung pembunuhan. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia salah satunya adalah kasus munir. Dari kasus munir kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia ...

A. tidak ada kerjasama masyarakat

B. lemahnya supremasi hukum

C. diperjuangkan hukum adat

D. pemerintahnya serius mengusut kasus

E. kurang informasi hukum

Jawaban : B. lemahnya supremasi hukum

14. Peristiwa pembunuhan Salim Kancil atas kasus penggalian pasir di daerah Lumajang Jatim yang merupakan agenda didunia Hukum yang harus dicermati. dalam hal ini siapakah yang berhak memutus perkara tersebut ...

A. polisi

B. pengadilan HAM

C. Komnas HAM

D. tokoh masyarakat

E. Mahkamah Agung

Jawaban : B. pengadilan HAM

15. Negara menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak yang diprioritaskan dalam pengaturan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Perundang Undangan adalah hak...

A. melaksanakan kewajiban secara tegas

B. tata cara dalam melakukan kewajiban

C. pelaksanaan hak yang terorganisir

D. kesetaraan antara warga negara

E. pemberian hak yang adil

Jawaban : E. pemberian hak yang adil

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.