15 Kisi-Kisi Ujian Sekolah PPKN kelas 9 SMP/MTs, Soal Terbaru Tahun 2025 Dilengkapi Kunci Jawaban

SRIPOKU.COM - Pada artikel ini tersaji kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 SMP/MTs semester 2 Kurikulum Merdeka.

Soal dilengkapi kunci jawaban ini diharapkan dapat membantu siswa untuk acuan belajar secara mandiri dalam mempersiapkan ujian sekolah.

Kumpulan soal pada artikel Sripoku.com merupakan kumpulan soal terbaru tahun 2025 melalui akun Youtube @Mudah Belajar Official.

Baca juga: Kisi-Kisi Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs, Soal Tahun 2025 Lengkap Kunci Jawaban

Baca juga: Kumpulan Latihan Soal Teks Diskusi Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum Merdeka

1. Perhatikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara berikut !

(1) Peri kebangsaan
(2) Kesejahteraan rakyat
(3) Mufakat dan demokrasi
(4) Kebangsaan Indonesia
(5) Kesejahteraan sosial

Gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Moh. Yamin dalam proses perumusan dasar negara adalah

A. (1) dan (2)

B. (2) dan (3)

C. (3) dan (4)

D. (4) dan (5)

Jawaban : A. (1) dan (2)

2. Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah

A. Melindungi hak golongan minoritas

B. Mengutamakan golongan mayoritas

C. Menghargai orang lain yang berpendapat sama

D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa

Jawaban : D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa

3. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah

A. Menghindari adanya konflik

B. Membatasi hak-hak warga negara

C. Memberi sanksi bagi masyarakat

D. Mengatur tata kehidupan masyarakat

Jawaban : D. Mengatur tata kehidupan masyarakat

4. Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan, yaitu....

A. sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa

B. sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari hati nurani

C. sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan

D. sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari adat istiadat

Jawaban : C. sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan

5. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI (Dokuritsi Zyumbi Tyoosakai) direalisasikan pada tanggal 1 Maret1945. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi dua kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI, tanggal 10-16 Juli 1945 membahas tentang....

A. rancangan Undang-Undang Dasar

B. sistem pemerintahan Indonesia

C. semboyan Negara Indonesia

D. dasar negara Indonesia

Jawaban : A. rancangan Undang-Undang Dasar

6. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip ...

A. kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati

B. kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat

C. musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian

D. kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan

Jawaban : A. kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati

7. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan " Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ". Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah ...

A. Firma

B. BUMN

C. Koperasi

D. CV

Jawaban : C. Koperasi

8. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan....

A. kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah

B. aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C. anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah

D. kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah

Jawaban : B. aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

9. Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelolah oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain....

A. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan

B. meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan

C. mengali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah

D. membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional

Jawaban : A. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan

10. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini !
(1) Sebagai alat pemersatu bangsa
(2) Sebagai dasar dan sumber hukum nasional
(3) Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan
(4) Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan

Dari pernyataan di atas fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara ditunjukkan pada nomor...

A. (1) dan (2)

B. (3) dan (4)

C. (1) dan (3)

D. (2) dan (4)

Jawaban : D. (2) dan (4)

11. Dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok sebagai pendapat yang paling tepat untuk dijadikan keputusan dalam rapat sehingga rapat menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu akhirnya pemimpin rapat mengambil kebijakan Keputusan rapat ditunda dan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. Sikap yang diambil pemimpin rapat ini sebagai bentuk perwujudan sila ke empat Pancasila.

Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi

A. menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa

B. menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan

C. menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang di cita-citakan

D. memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif

Jawaban : B. menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan

12. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...

A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya Pembukaan Undang-Undang Dasar

B. Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

C. Alinea pertama, kedua dan ketiga dalam Pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

D. Alinea keempat dalam Pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan.

Jawaban : C. Alinea pertama, kedua dan ketiga dalam Pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan

13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat

A. Tertulis, memuat norma-norma/ataruan-aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci.

B. Merupakan hukum positif yang tertinggi, memuat norma-norma/aturan-aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional an memuat aturan yang sangat terperinci.

C. Tertulis, merupakan hukum positif yang tertinggi, dan memuat aturan yang sangat terperinci.

D. Tertulis, memuat norma-norma/ataruan-aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi.

Jawaban : D. Tertulis, memuat norma-norma/ataruan-aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi.

14. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

(1) Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
(2) Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
(3) Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 persen dari anggota MPR
(4) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Tata cara perubahan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah ...

A. (1), (2) dan (3)

B. (1), (2) dan (4)

C. (1), (3) dan (4)

D. (2), (3) dan (4)

Jawaban : B. (1), (2) dan (4)

15. Perilaku hukum warga negara ditunjukkan dalam bentuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh perilaku hukum yang benar di lingkungan sekolah adalah ...

A. Mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan dan santun

B. Tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya

C. Menjaga nama baik masyarakat dan menghormati tata cara adat kebiasaan setempat

D. Taat dan tepat membayar pajak, mengendarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jawaban : B. Tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.