Pengamat Sumsel: Prabowo Harus Menata Internal Lebih Dulu, Pasca Pembantu Presiden Bikin Gaduh

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto, Rabu (19/2).

Ini merupakan reshuffle pertama sejak Prabowo–Gibran dilantik 20 Oktober 2024 lalu.

Pengamat Politik Sumsel Kemas Khoirul Mukhlis menilai masih banyak pembantu Presiden yang harus dievaluasi, terutama yang beberapa kali terlihat membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

“Memang seharusnya beliau (Prabowo, red) melakukan penataan internal lebih dulu. Banyak pembantu Presiden yang melakukan kebijakan kontraproduktif serta mengeluarkan statement yang bukan mendinginkan problem yang ada, malah membuat masyarakat semakin marah,” ungkap Kemas Khoirul Mukhlis, Kamis (20/2/2025).

Apalagi terkait efisiensi anggaran, Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia Kemas Khoirul Mukhlis menilai terkadang ada saja pihak pemerintahan sendiri yang salah mempersepsikan hal tersebut.

Parahnya lagi, statement tersebut keluar dan terekspos luas di tengah masyarakat. Semestinya, pemerintah sendiri harus memiliki kesamaan suara dan mampu menjawab kritikan masyarakat dengan benar.

“Ini akibat dari ketidakfahaman dengan tugas sebagai pemerintah dalam melayani masyarakat. Seringkali kritik dijawab dengan kasar, kan kasihan masyarakat mau mencari pembelaan ke siapa lagi kalau pemimpinnya antikritik,” tambah Mukhlis lagi.

Mantan Ketua KPU Palembang ini menilai, saat ini keresahan di tengah masyarakat kian hari semakin bertambah.

Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Herman Deru-Cik Ujang, Tantangan Antara Asta Cita dan Efisiensi Anggaran

Terbukti dengan adanya aksi mahasiswa beberapa hari terakhir. Jika tidak diantisipasi oleh Prabowo, maka gerakan ini akan terus membesar ibarat bola salju. Karenanya sangat banyak isu negatif yang ditujukan ke pemerintahan saat ini.

“Saya yakin, jika mahasiswa sudah bergerak dari berbagai kampus berarti ada saluran komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah yang tersumbat. Pastinya, bukan hanya terkait satu dua kebijakan saja. Hal ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah, bukan dengan jawaban arogan seperti beberapa statemen pejabat akhir-akhir ini,” pungkasnya.