Isu Mutasi Pejabat Pemprov, Anggota DPRD Sumsel Minta Pj Gubernur Serahkan ke Gubernur Terpilih

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Beredar kabar akan adanya mutasi jabatan di lingkungan pemerintah provinsi Sumsel, untuk eselon II, III dan IV.

Kabar mutasi jabatan tersebut sebenarnya sudah terdengar sejak sebelum Pilkada, dan kini kembali mencuat.

"Iya benar, berdasarkan informasi yang saya terima beredar kabar akan ada mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Sumsel," kata Anggota Komisi 1 DPRD Sumsel dari Partai Demokrat, Chairul S Matdiah, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya, informasi beredar yang bakal kena mutasi itu eselon II, III dan IV.

Untuk jumlah pastinya belum diketahui, namun beredar kabar ada 20 eselon II, dan 98 eselon III, sedangkan eselon IV belum diketahui jumlahnya berapa.

"Kalau sampai benar akan ada mutasi, maka bisa menimbulkan kegaduhan. Maka kami sebagai Komisi I bidang pemerintahan memberikan masukan untuk tidak melakukan mutasi. Lebih baik mutasi tersebut diserahkan pada gubernur terpilih nantinya," ungkapnya.

Chairul S Matdiah menilai mutasi/rolling yang akan dilakukan ini dapat memicu kegaduhan, apalagi Pilkada sudah selesai dan hasil quick count juga sudah terlihat hasil untuk Gubernur Sumsel terpilih. 

"Sebaiknya kalaupun mau mutasi tunggu saja kepala daerah terpilih dilantik. Karena untuk sekarang sudah tidak ada urgensi lagi karena Pilkada sudah selesai, dan ini juga berpotensi menimbulkan kegaduhan," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi kebijakan mutasi, pihaknya tetap dapat memberikan masukan kepada Pj Gubernur Sumsel agar kebijakan tersebut dilakukan secara bijaksana.

"Saya akan memberikan masukan ini secara langsung jika ada kesempatan bertemu dengan Pj Gubernur Sumsel, baik dalam rapat paripurna atau pertemuan lainnya. Sebelumnya beberapa bulan lalu Pj Gubernur Sumsel telah mengajukan mutasi tersebut, namun karena Pilkada jadi ditunda dan beredar informasi setelah Pilkada akan dilanjutkan kembali prosesnya," katanya. 

Dalam kesempatan ini, Matdiah juga menegaskan bahwa perombakan atau mutasi pejabat yang dilakukan pada masa transisi pemerintahan seharusnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, melainkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah.

"Kalau ada perombakan bisa saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan, tetapi ini sifatnya dinamis. Kami berharap kalaupun ada mutasi jabatan sebaiknya dilakukan gubernur terpilih, karena tiga bulan lagi juga segera dilantik gubernur terpilih," katanya.

Matdiah pun mengucapkan selamat kepada Paslon nomor urut 1 Herman Deru-Cek Ujang yang berdasarkan quick count unggul dari Paslon yang lain. Namun hasil resminya tetap menunggu KPU.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumsel, Ismail Fahmi saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa ia belum mengetahui informasi adanya mutasi jabatan.

"Mutasi apa ya? Saya belum tahu soal itu," katanya singkat.