Pilkada Sumsel 2024, Jaga Persatuan Meski Beda Pilihan

Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umar Beragama (FKUB) Sumsel, KH Mal'an Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mewujudkan Pilkada Sumsel yang ramai dan damai. 

"Saya kira kita semua sepakat bahwa Pilkada kali ini harus dilihat sebagai sebuah proses konsolidasi demokrasi. Dari tahapan demi tahapan untuk menjadi lebih maju, marilah bersama kita berdoa untuk tercapainya tujuan yang mulia ini," kata mantan Kakanwil Kemenag Sumsel ini.

Sementara itu, Polri dan TNI memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tidak terkeculai di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) besok, Rabu 27 November 2024.

Sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat, sangat penting agar Pilkada di Bumi Sriwijaya dapat berjalan dengan aman, damai, demokratis. 

"Alhamdulillah, sejauh ini sesuai dengan tugasnya, mereka (Polisi-TNI) mengayomi masyarakat dan menjalankan tugas dengan baik," kata Sekertaris Forum Pembauran Kebangsaan (FKP), Ida Utami.

Ia menegaskan, sejauh yang terlihat, aparat keamanan sudah bekerja dengan baik untuk suksesnya Pilkada kali ini. Meski begitu, tetap dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kemanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi, agar Pilkada terlaksana dengan baik.

"Harapannya Pilkada ini bisa damai dan berjalan lancar," katanya.

Berbagai upaya memang gencar dilakukan Polda Sumsel dan aparat keamanan lainnya untuk mewujudkan Pilkada Sumsel yang tertib dan lancar. Mulai dari mitigasi, sosialisasi, deklarasi, mengawal distribusi logistik, menjaga surat suara, dan lainnya. 

Setidaknya, Polda Sumsel telah menerahkan 1.471 personel dalam rangka pengamanan dan distribusi surat suara. Dari jumlah itu, BKO Polda Sumsel sebanyak 709 personel, BKO Brimob sebanyak 700 personel dan BKO Ditsamapta sebanyak 63 personel yang akan disebar ke Polres/Tabes jajaran Polda Sumsel dalam pengamanan masa kampanye sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Untuk pengamanan dan pengawalan kotak suara, pengamanan TPS dan rekapitulasi surat suara, 709 personel di-BKO-kan ke Polres dengan rincian Polrestabes Palembang 150 personil, Polres Oku 50 personil, Polres Muratara 41 personil, Polres Banyuasin 80 personil, Polres Empat Lawang 34 personil, Polres Pali 23 personil, Polres Musi Rawas 77 personil, Polres Oki 124 personil, Polres Muba 70 personil, Polres Lahat 40 personil dan Polres Ogan Ilir 20 personil.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi mengatakan, pengamanan dan pengawalan tahapan pungut, hitung suara dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2024 sampai 1 Desember 2024.

"Sejauh ini kita telah melaksanakan pengamanan dan pengawalan setiap tahapan dengan baik, dengan hasil terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif selama pelaksanaan kampanye tersebut. Kondisi ini dapat terwujud berkat kerja keras dan kesungguhan seluruh personel Polda Sumsel dalam melaksanakan tugas pengamanan," ujar Andi Rian saat memimpin apel gelar pasukan yang digelar Sabtu (23/11/2024) lalu.

Ia mengapresiasi seluruh personel atas pelaksanaan tugas pengamanan pada tahap kampanye dan berharap dapat ditingkatkan pada pengamanan tahap berikutnya yakni tahap pemungutan suara dan penghitungan suara yang menurutnya sangat menentukan dan sangat berpotensi terjadi gangguan kamtibmas. 

"Dengan adanya beberapa kejadian yang menonjol selama tahap kampanye, dapat kita simpulkan bahwa situasi politik di tiap tiap daerah begitu fluktuatif. Oleh sebab itu, keseriusan dan kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas pengamanan ini sangat diperlukan demi terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan demokratis," ujarnya.

Mantan Kapolda Sulsel ini menegaskan sejatinya marwah dari pilkada adalah rekapitulasi suara di PPK, jika di PPK lancar, ia meyakini di tingkat kabupaten dan provinsi juga akan lancar.