Menakar Arah Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -Perubahan kabinet dalam pemerintahan sering kali membawa harapan baru, termasuk dalam sektor pendidikan. Penunjukan Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru menggantikan Nadiem Makarim, membuka peluang untuk menakar arah kebijakan baru terkait pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks Kurikulum Merdeka. 

Menurut Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Jalaluddin, MPSA, evaluasi Kurikulum Merdeka sebuah keharusan.

Kurikulum Merdeka yang telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir ini mendapatkan berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif.

"Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dan kemandirian dalam proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka secara lebih mendalam," kata Jalaluddin, Senin (21/10/2024).

Namun, dengan pergantian menteri, ada pertanyaan besar terkait kemungkinan perubahan kebijakan, evaluasi ulang, atau bahkan pengembangan lebih lanjut dari kurikulum tersebut. 

Di samping itu, Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk mencapai visi besar “Indonesia Emas 2045”, di mana kualitas pendidikan akan menjadi penentu utama keberhasilan tersebut. 

"Memang sejak diimplementasikan, Kurikulum Merdeka telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, fleksibilitas yang ditawarkan kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan proses belajar sesuai kebutuhan individu," katanya.

Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran tentang kesiapan infrastruktur dan kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum ini secara optimal di seluruh pelosok Indonesia.

"Seorang pengamat pendidikan dari Center for Education Policy Research Ahmad Rizali, menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka memang inovatif, namun penerapannya masih menghadapi banyak tantangan," ungkapnya.

Tantangannya seperti, kesenjangan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi hambatan terbesar dalam mengimplementasikan kurikulum ini secara merata.

"Dalam konteks pergantian menteri, Abdul Mukti kemungkinan besar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kurikulum Merdeka. Sebagai tokoh pendidikan dengan latar belakang Muhammadiyah, Mukti dikenal sebagai pendukung pendidikan yang berfokus pada karakter dan inklusivitas," katanya 

Oleh karena itu, ada peluang besar bahwa ia akan mempertahankan semangat fleksibilitas yang ada dalam Kurikulum Merdeka. Namun dengan penekanan lebih kuat pada penguatan pendidikan karakter dan penyeimbangan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.

"Kalau menurut Dr. Nurhadi, seorang ahli pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, "Evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka bukan berarti mengganti kurikulum tersebut secara total, namun justru memperbaiki implementasinya dengan fokus pada kualitas pelatihan guru, penyediaan infrastruktur digital, dan peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil," katanya.

Meskipun Abdul Mukti belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait Kurikulum Merdeka menurutnya, ada beberapa kemungkinan arah kebijakan yang bisa diprediksi berdasarkan latar belakang dan visi pendidikannya.

Seperti penguatan pendidikan karakter.
Abdul Mukti, yang lama berkecimpung di Muhammadiyah, sebuah organisasi yang menekankan pendidikan berbasis moral dan agama, kemungkinan besar akan mendorong penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. 

Pendidikan karakter ini akan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas pada peserta didik, yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan generasi muda berintegritas tinggi. 

Dengan demikian, bukan tidak mungkin Abdul Mukti akan merevisi bagian dari Kurikulum Merdeka untuk lebih menekankan aspek pendidikan karakter yang kuat, terutama dalam konteks era digital dan globalisasi yang penuh tantangan.

Lalu, peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran. Dalam beberapa pidatonya, Mukti menekankan pentingnya profesionalisme guru dan perlunya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Guru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan kualitas hingga keterbatasan dalam mengadaptasi teknologi. 

Kebijakan baru di bawah Abdul Mukti kemungkinan akan berfokus pada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan yang lebih intensif, baik secara daring maupun tatap muka, untuk memastikan bahwa mereka mampu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik.

Di samping itu, inovasi pembelajaran, seperti pendekatan blended learning dan integrasi teknologi, juga akan menjadi perhatian utama.

Kemudian, akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Salah satu tantangan utama pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. 

Abdul Mukti diperkirakan akan memperkuat kebijakan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan akses internet di daerah terpencil, dan distribusi tenaga pengajar yang lebih merata.

Lalu, penguatan pendidikan vokasi.
Untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan di era digital dan revolusi industri 4.0, pendidikan vokasi akan menjadi salah satu prioritas. 

Abdul Mukti mungkin akan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan vokasi yang berorientasi pada keterampilan teknis dan kewirausahaan akan memainkan peran kunci dalam mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di tingkat global.

Kemudian, sistem pendidikan yang tepat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 mencakup impian Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

 Untuk mencapai visi tersebut, sistem pendidikan yang efektif dan adaptif harus dikembangkan. Berdasarkan analisis para ahli, beberapa karakteristik sistem pendidikan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

Lalu, pendidikan berbasis keterampilan Abad 21. Sistem pendidikan Indonesia harus fokus pada pengembangan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi yang pesat.

Menurut World Economic Forum, keterampilan seperti pemecahan masalah kompleks, pengambilan keputusan yang tepat, dan kemampuan berinovasi akan menjadi kunci dalam era globalisasi.

Pendidikan yang berorientasi pada inovasi dan teknologi juga perlu. Teknologi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Pengembangan pendidikan berbasis teknologi akan memungkinkan pembelajaran jarak jauh, yang sangat relevan untuk mencapai inklusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Abdul Mukti diperkirakan akan mendorong digitalisasi pendidikan dan pengembangan edtech untuk memastikan semua siswa, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang sama ke sumber daya pendidikan berkualitas.

Lalu, pendidikan karakter yang kuat.
Di era yang penuh dengan tantangan etika dan moral, pendidikan karakter harus menjadi fondasi utama sistem pendidikan.

Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian sosial harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda Indonesia tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki etika dan moral yang kuat. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, generasi penerus harus memiliki karakter yang tangguh dan mampu beradaptasi dalam lingkungan global yang terus berubah.

Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Pendidikan harus semakin berkolaborasi dengan dunia industri untuk menciptakan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Abdul Mukti mungkin akan mendorong kebijakan yang memfasilitasi program magang, kerjasama industri, dan pendidikan berbasis proyek untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Kesimpulannya, arah kebijakan pendidikan di bawah Abdul Mukti kemungkinan besar akan tetap berfokus pada penyempurnaan Kurikulum Merdeka, dengan evaluasi dan penyesuaian yang lebih baik," katanya.

Lalu, penekanan pada pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru, serta perluasan akses pendidikan yang merata akan menjadi fokus utama kebijakannya. 

"Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sistem pendidikan harus berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21, teknologi, inovasi, dan pendidikan karakter yang kuat," katanya.

Kemudian, kolaborasi yang lebih erat antara dunia pendidikan dan industri juga akan menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di era global.