10 Jawaban Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal Modul 3.11 Prosedur, Penetapan Fatwa Halal

SRIPOKU.COM - Simak alternatif kunci jawaban Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal pada pelatihan MOOC Pintar Kemenag.

Pada artikel kali ini akan memnyajikan kunci jawaban Modul 3.11 Prosedur Penetapan Fatwa Halal Bagian 2.

Untuk itu, agar simak kunci jawaban Modul 3.11 pada Pelatihan Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal agar dapat dipelajari oleh peserta pelatihan MOOC Pintar Kemenag.

Baca juga: Jawaban Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal, Titik Kritis Kehalalan Penyembelihan Hewan

Baca juga: Kunci Jawaban Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal Modul 3.6 Titik Kritis Kehalalan Produk

1. Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada

A. BPJPH

B. MUI

C. Presiden

D. Menteri

Jawaban : D. Menteri

2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Provinsi 

A. MUI yang berkedudukan di Kotamadya

B. MUI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

C. MUI yang berkedudukan di Ibukota Provinsi

D. MUI yang berkedudukan di Kabupaten

Jawaban : C. MUI yang berkedudukan di Ibukota Provinsi

3. Adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi

A. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan LPH

B. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan PPH

C. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan P3H

D. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan LP3H

Jawaban : A. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan LPH

4. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C2H5OH) minimal 0.5 persen. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah

A.  Najis dan hukumnya makruh, sedikit ataupun banyak

B. Najis dan hukumnya mubah, sedikit ataupun banyak

C. Najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak

D. Najis dan hukumnya boleh, sedikit ataupun banyak

Jawaban : C. Najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak

5. Berapa hari pendampingan PPH diselesaikan sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan oleh Pelaku Usaha Mikro dan kecil 

A. 10 hari

B. 5 hari

C. 14 hari

D. 20 hari

Jawaban : A. 10 hari

6. Berapa hari Komite Fatwa menyelenggarakan sidang fatwa setelah menerima dokumen dari BPJPH untuk penetapan kehalalan produk 

A. 4 hari

B. 1 hari

C. 3 hari

D. 2 hari

Jawaban : B. 1 hari

7. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah ...

A. MUI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

B. MUI yang berkedudukan di Ibukota Provinsi

C. MUI yang berkedudukan di Kotamadya

D. MUI yang bekedudukan di Kabupaten

Jawaban : A. MUI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

8. Lembaga pendampingan PPH mempunyai kewajiban

A. Melakukan rekrutmen pendamping PPH

B. Mengangkat dan memberhentikan pendampingan PPH

C. Semua benar

D. Membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan berlangsung

Jawaban : A. Melakukan rekrutmen pendamping PPH

9. Siapa saja Aktor yang melakukan kegiatan pendampingan PU secara Reguler

A. LPH

B. Komisi Fatwa

C. Semua benar

D. BPJPH

Jawaban : A. LPH

10. Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur

A. Ulama dan Akademisi

B. Komisi Fatwa MUI dan Akademisi

C. MUI

D. Ulama

Jawaban : A. Ulama dan Akademisi

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.