Kunci Jawaban PPKN Kelas 12 SMA Halaman 68 Bab 2 Semester 1 Kurikulum 2013, Latihan Uji Kompetensi

SRIPOKU.COM - Simak pembahasan kunci jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) kelas 12 SMA halaman 68 semester 1 Kurikulum 2013.

Soal yang di bahas kali ini yaitu Uji Kompetensi Bab 2 yang terdapat pada buku PPKN kelas 12 SMA halaman 68 Kurikulum 2013.

Kamu dapat menjadikan pembahasan soal ini sebagai referensi mengerjakan latihan Uji Kompetensi secara mandiri.

Mengutip dari buku.kemdikbud.go.id, di bawah ini selengkapnya ulasan kunci jawaban PPKN kelas 12 SMA semester 1.

Baca juga: Kunci Jawaban PPKN Kelas 12 SMA Halaman 32 Bab 1 Semester 1 Kurikulum 2013, Latihan Uji Kompetensi

Uji Kompetensi

Jawablah soal-soal di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Apa yang dimasud dengan perlindungan dan penegakan hukum?

Jawaban: Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. 

2. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan?

Jawaban: Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan.

Baca juga: Kunci Jawaban Soal PPKN Kelas 12 SMA Halaman 14 Semester 1 Kurikulum 2013, Tugas Mandiri 1.3

3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi?

Jawaban: Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan ketentuan yang berlaku.

4. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia!

Jawaban: Perbedaan peran polisi, jaksa, hakim dan advokat serta KPK, sebagai berikut.

• Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
• Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.
• Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
• Advokat adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan.
• Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat ‘KPK’ adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum?