Kunci Jawaban Latihan Soal PPKN Kelas 9 SMP/MTs Materi Bab II Peraturan Perundang-Undangan Nasional

SRIPOKU.COM - Berikut ini disajikan latihan soal beserta kunci jawaban PPKN kelas 9 SMP/MTS semester 1 Kurikulum Merdeka.

Latihan soal pada artikel ini akan membahas seputar materi Bab II Peraturan Perundang-Undangan Nasional semester 1.

Untuk itu, simak latihan soal beserta kunci jawaban yang dapat dipelajari oleh siswa di rumah.

Baca juga: Contoh Soal Beserta Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 SMP/MTs Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 Semester 1

Baca juga: Kunci Jawaban Latihan Soal PPKN Kelas 9 SMP/MTs Bab 1 Dinamika Penerapan Pancasila Kurikulum Merdeka

1. Apakah urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Peraturan Presiden

C. Peraturan Daerah Provinsi

D. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Jawaban : A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya di bawah Peraturan Presiden adalah ...

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

C. Peraturan Pemerintah

D. Peraturan Daerah Provinsi

Jawaban : D. Peraturan Daerah Provinsi

3. Manakah diantara berikut ini yang merupakan salah satu isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

A. Peraturan Presiden

B. Hak dan Kewajiban warga negara

C. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

D. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Jawaban : B. Hak dan Kewajiban warga negara

4. Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

A. Presiden

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Mahkamah Agung

D. Gubernur

Jawaban : A. Presiden

5. Apa fungsi utama dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)?

A. Menggantikan Peraturan Daerah Provinsi

B. Mengisi kekosongan hukum dalam keadaan darurat

C. Mengatur pelaksanaan Peraturan Presiden

D. Mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Jawaban : B. Mengisi kekosongan hukum dalam keadaan darurat

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada pada posisi mana dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional?

A. Di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemeruntah Pengganti Undang-Undang

B. Di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

C. Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Di atas Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Jawaban : C. Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7. Manakah di antara berikut ini yang merupakan tugas dari Peraturan Pemerintah?

A. Mengatur pelaksanaan undang-undang

B. Mengatur pelaksanaan peraturan daerah

C. Mengatur pelaksanaan peraturan gubernur

D. Mengatur pelaksaan peraturan bupati

Jawaban : A. Mengatur pelaksanaan undang-undang

8. Siapa yang berwenang mengeluatkan Peraturan Presiden?

A. Presiden

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Mahkamah Konstitusi

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jawaban : A. Presiden

9. Apa perbedaan utama antara Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

A. Peraturan Daerah Provinsi hanya berlaku di satu kabupaten/kota

B. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat

C. Peraturan Daerah Provinsi berlaku di seluruh wilayah provinsi

D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Provinsi

Jawaban : C. Peraturan Daerah Provinsi berlaku di seluruh wilayah provinsi

10. Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

A. Gubernur

B. Presiden

C. Bupati/Walikota

D. Ketua DPRD

Jawaban : C. Bupati/Walikota

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.