Tiga Triwulan Menjabat, Pj Bupati Banyuasin Berhasil dan Kembali Dipuji Tim Evaluasi Kemendagri

Berbagai upaya juga dilakukan Pemkab Banyuasin dalam hal mengatasi stunting, inovasi unggulan dalam bentuk Pelayanan Kolaboratif, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Dalam pemberantasan stunting, tercatat angka prevalensi stunting Kabupaten Banyuasin pada 2023 sebesar 20,42 persen.

Jumlah ini lebih rendah dari angka stunting nasional 21,5 persen.

Pada Mei 2024 tercatat sebanyak 52.413 balita di Banyuasin.

Dari jumlah tersebut yang diukur sebanyak 44.715 orang atau 85,31 persen, dan ditemukan balita stunting sebanyak 976 orang.

Untuk penanganan penurunan stunting kami telah melakukan berbagai upaya antara lain intervensi sensitif, dengan pelayanan KB dan pendampingan keluarga beresiko stunting sebanyak 2.287 Tim Pendamping Keluarga.

Selain itu, Pemkab Banyuasin melalui OPD terkait melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebanyak 486 pasangan, memberikan BLT Januari-Desember 2024 dengan target sebanyak 8.869 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemberian Bansos kesejahteraan keluarga periode Januari-Juni sebanyak 28.097 KPM.

“Kami juga melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH dengan target hingga Desember 2024 diatas 2000 unit. Dalam 3 bulan terakhir telah terealisasi 40 unit, khususnya untuk keluarga stunting,” ungkap Hani.

Ada pula pelayanan kolaboratif yang diwujudkan Pemkab Banyuasin antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan KB dan Pelayanan Sosial yang digelar setiap minggu di lokasi yang telah ditentukan.

Bahkan kepada ibu hamil kekurangan energi kronik Pemkab Banyuasin memberikan makan tambahan kepada sebanyak 381 penduduk, serta melakukan pendampingan terhadap 1.000 balita kurus bermasalah gizi.

Tak cukup sampai di situ, “Kami memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil remaja putri, dan calon pengantin sebanyak 44.879 orang, skrining anemia remaja putri kepada 5.300 orang, dan pemantauan tumbuh kembang anak sebanyak 52.413 orang.”

Sehingga terlihat sangat signifikan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tiga tahun terakhir, tahun 2021 IPM Banyuasin sejumlah 69.15, tahun 2022 naik menjadi 69.95 dan tahun 2023 naik cukup signifikan menjadi 70.67.

Tentu hal ini diiringi dengan adanya pengangkatan tenaga honor menjadi ASN PPPK sebanyak 2.323 orang dari 7.283 orang sehingga masih tersisa Honorer sebanyak 4.960 orang dan telah disetujui melalui SK Kemenpan RB Nomor B/1006/M.SM.01.00/2024.

Capaian nilai Monitoring Centre For Prevention dari Komite Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) juga naik dari tahun 2020 dengan jumlah 52.54, tahun 2021 naik menjadi 66.75, tahun 2022 kembali naik 66.29 dan tahun 2023 sangat signifikan naik menjadi 76.85.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari Cukup menjadi Baik, terlihat dari tahun 2020 berjumlah 50.12 (CC), tahun 2021 = 51.6 (CC), tahun 2022 = 57.19 (CC) dari nilai Cukup menjadi Baik di tahun 2023 dengan jumlah 70.23 (BB).