Dilengkapi Kunci Jawaban, Ini 25 Latihan Soal Asesmen Sumatif Akhir Semester PKN Kelas 10 SMA/MA

Jawaban : A. Partai politik

8. Kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijkan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka, merupakan kelompok kekuatan infrastruktur ...

A. Partai Politik

B. Kelompok Kepentingan

C. Kelompok Penekan

D. Media Komunikasi Politik

Jawaban : C. Kelompok Penekan

9. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ...

A. Presiden

B. Wakil Presiden

C. Komisi Yudisial

D. KPK

Jawaban : D. KPK

10. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi bukan lembaga tertinggi negara adalah ...

A. Presiden

B. MPR

C. BPK

D. DPR

Jawaban : B. MPR

11. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD, diatur dalam UUD pasal...

A. Pasal 1 ayat 1

B. Pasal 2 ayat 1

C. Pasal 3 ayat 1

D. Pasal 4 ayat 2

Jawaban : B. Pasal 2 ayat 1

12. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 adalah...

A. Membuat UUD

B. Merubah UUD

C. Membuat UU

D. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

Jawaban : C. Membuat UU

13. Presiden memiliki kekuasaan mengajukan RUU APBN, diatur dalam pasal...

A. Pasal 20

B. Pasal 21

C. Pasal 22

D. Pasal 23

Jawaban : D. Pasal 23

14. DPR memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, kecuali...

A. Legislasi

B. Membubarkan Partai Politik

C. Anggaran

D. Pengawasan

Jawaban : B. Membubarkan Partai Politik

15. BPK memiliki tanggung jawab yang dimana hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam pasal ...

A. Pasal 22

B. Pasal 23A

C. Pasal 23D

D. Pasal 23E

Jawaban : D. Pasal 23E

16. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui...

A. Lotre

B. Diajukan Presiden

C. Dicalonkan oleh ketua MPR

D. Pemilu dari setiap provinsi

Jawaban : D. Pemilu dari setiap provinsi

17. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, hal tersebut diatur dalam UUD NRI pasal...

A.Pasal 24 ayat 1

B. Pasal 24 ayat 2

C. Pasal 24 ayat 3

D. Pasal 24 ayat 4

Jawaban : B. Pasal 24 ayat 2

18. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah ...

A. Memutus pembubaran partai politik

B. Membawahi peradilan di Indonesia

C. Mengusulkan pengangkatan hakim agung

D. Merancang Undang Undang

Jawaban : A. Memutus pembubaran partai politik

19. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, hal tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ...

A. Pasal 24 ayat 1

B. Pasal 24 ayat 2

C. Pasal 24 ayat 4

D. Pasal 24 ayat 3

Jawaban : A. Pasal 24 ayat 1

20. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak anggota yang bukan merupakan hak dari DPR adalah ...

A. Hak Angket

B. Hak Interpelasi

C. Hak Menyatakan Pendapat

D. Hak Memberhentikan Presiden

Jawaban : D. Hak Memberhentikan Presiden

21. Ketika Presiden mengeluarkan kebijakan dan dirasa tidak baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka yang berhak menyatakan pendapat merupakan ...

A. MPR

B. DPR

C. BPK

D. MA dan MK

Jawaban : B. DPR

22. Dalam kasus peradilan, yang hanya memiliki 9 hakim, merupakan ...

A. Mahkamah Konstitusi

B. Mahkamah Agung

C. Komisi Yudisial

D. Pengadilan Tinggi Negeri

Jawaban : A. Mahkamah Konstitusi

23. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang bukan merupakan tiga unsur pokok yang bersifat sinergis adalah ...

A. Unsur pemerintah

B. Unsur Swasta/Wirausaha

C. Unsur Warga Masyarakat

D. Unsur Kepentingan

Jawaban : D. Unsur Kepentingan

24. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, salah satunya merupakan ...

A. Maraknya kasus KKN

B. Berkurangnya Gotong Royong

C. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan

D. Sistem informasi yang kurang menjamin akses masyarakat

Jawaban : C. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan

25. Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi, dan pencegakan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework, merupakan definisi good governance menurut...

A. World Bank

B. KBBI

C. Rusandi Kantaprawira

D. Soekarno

Jawaban : A. World Bank

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.