BNN Kabupaten Muara Enim MoU dan Launching Program Implementasi Kurikulum Anti Narkotika

SRIPOKU.COM, MUARA ENIM - Guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan pelajar, Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Muara Enim menggelar Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan launching Implementasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di Kabupaten Muara Enim tahun 2024. 

Kegiatan program Implementasi Kurikulum Anti Narkotika tersebut dihadiri dan dilaunching oleh Bupati Muara Enim yang diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Muara Enim H Emran Thabrani, Kepala BNNK Muara Enim AKBP Erlangga, Forkopimda, Kemendikbud, Kemenag, dan para undangan.

"Program IKAN ini, inovasi BNN. Kalau di Indonesia baru beberapa daerah sudah menerapkan program IKAN. Namun untuk di Sumsel baru Muara Enim yang akan menerapkan program IKAN ini di sekolah-sekolah," kata Kepala BNNK Muara Enim AKBP Erlangga disela-sela kegiatan di Aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, Kamis (20/5/2024).

Kepala BNNK Muara Enim AKBP Erlangga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting tidak hanya bagi BNNK Muara Enim tapi juga bagi pemangku kepentingan dan semua stakeholder lainnya dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran adalah narkotika, karena narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan para generasi muda kita.

Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat generasi muda adalah aset berharga bangsa yang akan meneruskan perjuangan dan pembangunan di negeri ini.

Untuk itu, dengan konsep Implementasi Kurikulum Anti Narkotika dan rencana pembangunan zona integritas menjadi sangat relevan dan mendesak melalui kerjasama dengan identitas antara badan atau dinas terutama Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim.

Untuk pencegahan tersebut, lanjut Erlangga, kita seluruh elemen terkait untuk memastikan bahwa Pendidikan tentang bahaya narkoba harus ditanamkan sejak dini dalam proses belajar di sekolah.

Kurikulum ini tidak hanya akan memberikan pengetahuan tentang pelayanan dan dampak negatif narkoba tapi juga akan membekali pada siswa dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjauhi narkoba kebetulan dengan klasifikasi kurikulum anti narkotika (IKAN) ini akan mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang interaktif dan berpartisipasi yang diharapkan dapat menarik minat siswa dan membuat mereka lebih memahami serta menghayati pentingnya hidup sehat tanpa narkoba.

Dengan demikian diharapkan para siswa tidak hanya menjadi tahu tentang narkoba tetapi juga memiliki komitmen dan kemampuan untuk menolak segala bentuk segala penggunaan narkoba.

Dan dengan perencanaan pembangunan zona integritas tentu merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih yang akhirnya bisa  membentuk budaya anti korupsi salah satu bentuk implementasi reformasi demokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan penataan terhadap sistem peredaran pemerintahan yang baik dan efektif dan efisien serta akuntabel.

"Saya mengajak seluruh orang tua untuk aktif terlibat dalam pendidikan anak-anak kita tentang bahaya dan narkoba untuk  membentuk karakter dan sikap anak-anak sejak dini. Mari kita bersama-sama mengawasi mendidik dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita agar mereka turun menjadi generasi yang sehat cerdas dan berintegritas," ajaknya.

Kemenang Kabupaten Muara Enim H Abdul Haris Putra, bahwa pihaknya sangat menyambut baik dan mensupport diterapkannya kurikulum IKAN ini.

Untuk efektif tentu perlu komitmen dan support semua pihak terkait terutama anak-anak yang bersekolah di lingkungan Kemenag Muara Enim.

Pasalnya, jaringan peredaran narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan sulit dibendung, untuk itu perlu dukungan semua pihak untuk mencegahnya termasuk dengan penerapan kurikulum IKAN ini di sekolah-sekolah.

Sementara itu Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Muara Enim H Emran Thabrani mengatakan bahwa Pemkab Muara Enim mengapresiasi adanya program Kurikulum IKAN ini, dan ini harus didukung oleh semua stake holder terutama dalam penerapan di sekolah-sekolah.